PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. 2. Nama Domain INDONESIA adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di INDONESIA. 3. Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode INDONESIA (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 4. Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika. 7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada direktorat jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

HAK PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA

Pasal 2

Koreksi

(1) Registri Nama Domain INDONESIA wajib membayar Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA. (2) Besaran tarif Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sebesar 5% (lima perseratus) dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. (3) Pendapatan kotor Registri Nama Domain INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan pendaftaran Nama Domain INDONESIA; b. pendapatan perpanjangan Nama Domain INDONESIA; dan c. pendapatan proses pengalihan Nama Domain INDONESIA.

Pasal 3

(1) Pembayaran atas Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Pendapatan kotor Registri Nama Domain INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung pertahun buku. (3) Pemungutan atas Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan untuk tahun buku 2016 dan selanjutnya.

Pasal 4

(1) Perhitungan pembayaran Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA oleh Registri Nama Domain INDONESIA berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan dokumen pendukung lainnya yang sah dan dianggap perlu. (2) Dalam hal laporan keuangan belum selesai diaudit, maka besaran tarif Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA berdasarkan pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan yang belum diaudit. (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Dalam hal Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA yang dibayarkan berdasarkan pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan belum selesai diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, Registri Nama Domain INDONESIA wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud beserta denda. (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari kekurangan pembayaran besaran Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

(1) Dalam hal Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA yang dibayarkan berdasarkan pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan belum selesai diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar dari yang seharusnya dibayar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA tahun berikutnya. (2) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Registri Nama Domain INDONESIA sehubungan dengan pembayaran Hak Pengelolaan Nama Domain INDONESIA, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16