PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan melalui www.layanan.go.id sebagai laman (home page) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik. (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan sekretariat Instansi Penyelenggara Negara. (3) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. (4) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas. (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal pejabat pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik, Instansi Penyelenggara Negara harus segera mengganti dengan pejabat baru. (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menyampaikan perubahan profil Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 6

(1) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik. (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik wajib melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) meliputi: a. menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik;dan b. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas username dan password dan data pendaftaran Sistem Elektronik.

Pasal 7

(1) Instansi Penyelenggara Negara mengajukan surat permohonan untuk memperoleh persetujuan pendaftaran Sistem Elektronik. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal secara elektronik. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan Pendaftaran dilakukan dengan pengisian informasi Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik serta mengunggah surat permohonan dan surat tugas. (5) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik setelah mendapat persetujuan Menteri. (6) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada www.layanan.go.id sebagai laman (home page) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. (7) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektroniksebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat: a. Profil Instansi Penyelenggara Negara; b. Profil Sistem Elektronik;dan c. Profil Layanan. (2) Profil Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. nama resmi Instansi Penyelenggara Negara; b. alamat lengkap Instansi Penyelenggara Negara; c. alamatsitus (website) resmi Instansi Penyelenggara Negara; dan d. informasi mengenai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik. (3) Profil Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. Perangkat Keras; b. Perangkat Lunak; c. Tenaga Ahli; d. tata kelola; dan e. sistem pengamanan. (4) Profil Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. deskripsi layanan; b. ruang lingkup layanan; c. jenis layanan; d. fungsi utama layanan; e. sasaran layanan; f. penanggung jawab layanan; dan g. kategori Sistem Elektronik.

Pasal 9

Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Instansi Penyelenggara Negara yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapat pengesahan status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar. (2) Instansi Penyelenggara Negara yang telah mendapatkan Tanda Terdaftar berhak mencantumkan Tanda Terdaftar tersebut pada setiap layanannya yang telah terdaftar. (3) Pengesahan status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadikan Sistem Elektronik yang telah terdaftar tersebut sebagai layanan resmi pemerintah.

BAB Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g diatur dengan peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12