Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 42

PERMEN Nomor 3 Tahun 2026 | Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2026 MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, Œ MEUTYA VIADA HAFID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN TALENTA KOMUNIKASI DAN DIGITAL MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL A. WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL NO NAMA UPT WILAYAH KERJA 1 Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Medan 1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat 4. Provinsi Riau 5. Provinsi Kepulauan Riau 6. Provinsi Jambi 7. Provinsi Kep. Bangka Belitung 8. Provinsi Kalimantan Barat 2 Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Makassar 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Sulawesi Barat 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Provinsi Maluku 6. Provinsi Papua 7. Provinsi Papua Barat 8. Provinsi Papua Barat Daya 9. Provinsi Papua Tengah 10. Provinsi Papua Selatan 11. Provinsi Papua Pegunungan B. WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL NO NAMA UPT WILAYAH KERJA 1 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Jakarta 1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2. Provinsi Sumatera Selatan 3. Provinsi Bengkulu 4. Provinsi Lampung 2 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Bandung 1. Provinsi Jawa Barat (Tidak Termasuk Kabupaten dan Kota Bekasi) 2. Provinsi Banten 3 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Yogyakarta 1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Provinsi Bali 4 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Surabaya 1. Provinsi Jawa Timur 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Banjarmasin 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Kalimantan Utara 6 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Manado 1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Gorontalo 3. Provinsi Sulawesi Tengah 4. Provinsi Maluku Utara 7 Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital Seluruh INDONESIA MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID
Koreksi Anda