Koreksi Pasal 10

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan proses identifikasi terhadap kebutuhan, manfaat, ruang lingkup, dan calon Mitra Kerja Sama. (2) Dalam penjajakan, Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama dapat melakukan inisiasi Kerja Sama. (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau kementerian/lembaga terkait.