PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN P4GN

Pasal 2

Koreksi

Pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi: a. penyebaran informasi melalui media elektronik dan nonelektronik; b. pelaksanaan sosialisasi secara berkala; dan c. pelaksanaan deteksi dini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat informasi mengenai: a. bahaya dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau b. kegiatan P4GN. (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang urusan kehumasan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui: a. apel Pegawai; b. rapat koordinasi; c. seminar; d. lokakarya; dan/atau e. kegiatan sosialisasi lainnya. (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mendorong Pegawai untuk turut serta aktif pada lingkungan unit kerja, keluarga, dan masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. meningkatkan komitmen untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. melakukan edukasi bahaya dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian. (4) Pelaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN, narasumber, dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan tes urine secara berkala dan/atau sewaktu- waktu terhadap Pegawai. (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri Koordinator mengoordinasikan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator. (2) Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas. (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. sekretaris; dan e. anggota. (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 7

(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas: a. membantu Menteri Koordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator; b. melakukan pengawasan terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator; c. menindaklanjuti laporan temuan atau dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. melakukan konsultasi dan konsinyasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN dan pihak lain yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator; dan e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

(1) Menteri Koordinator melakukan pembinaan terhadap Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN.

Pasal 9

(1) Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari materi kebijakan Kementerian Koordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan nasional P4GN.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14