Koreksi Pasal 14

(1) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya. (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa. (3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan Klasifikasi Terbatas, dan Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas menjadi Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, kecuali telah mendapat izin dari Sekretaris Kementerian Koordinator. (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.