PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

PERMEN Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanTahun2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandansasaran strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanTahun2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanTahun2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinatorini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 5

Dalam rangka memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan evaluasiatas capaian kinerja setiap unit kerja.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA