PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

MENETAPKAN Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Pokja P3AKS.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Pokja P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Wakil Ketua IV : Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik INDONESIA. Sekretaris : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggota terdiri atas: 1. Bidang Pencegahan a. Koordinator : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Anggota terdiri atas unsur: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Sosial; 4) Kementerian Agama; 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7) Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 8) Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; 9) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 10) Komisi Perlindungan Anak INDONESIA; dan 11) organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Bidang Penanganan a. Koordinator : Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Anggota terdiri atas unsur: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Sosial; 4) Kementerian Agama; 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6) Kementerian Kesehatan; 7) Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 8) Tentara Nasional INDONESIA; 9) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 10) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 11) Komisi Perlindungan Anak INDONESIA; 12) Palang Merah INDONESIA; dan 13) organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi a. Koordinator : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Anggota terdiri atas unsur: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Sosial; 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6) Kementerian Kesehatan; 7) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 8) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10) Kementerian Pertanian; 11) Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 12) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 13) Komisi Perlindungan Anak INDONESIA; dan 14) organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12