Perjanjian dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Keme…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Data Kinerja adalah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematik dan melembaga. 2. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, dan Unit Kerja Setingkat Eselon II, yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicators (KPIs) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. 5. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pejabat kepada pejabat dibawahnya dan/atau staf/pelaksana untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan suatu indikator kinerja. 6. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematik dan melembaga. 7. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. 8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu alat pertanggungjawaban secara periodik. 9. Key Performance Indicators (KPIs) Manager adalah pejabat pada Deputi/Inspektorat yang ditunjuk dan bertugas sebagai koordinator dalam melakukan pengumpulan data, monitoring, dan pelaporan capaian kinerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pimpinan Unit Kerja menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk tahun anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan diterima. (2) Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyusunan Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Unit Kerja berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja yang memadai; dan b. media akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis organisasi, dan sarana umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok secara berkelanjutan. (3) Dalam rangka penyusulan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama. (4) Ruang lingkup Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengumpulan data Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mengumpulkan data dari unit kerja bawah secara lengkap atau didukung dengan data mentahnya yang kemudian dikumpulkan di unit kerja atasnya (metode bottom up). (2) Pengumpulan dan penyampaian Data Kinerja pada masing-masing Unit Kerja dikoordinasikan dan dilakukan oleh KPIs Manager. (3) Periode penyampaian Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per semester, yaitu semester I paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun yang berjalan dan semester II paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Data Kinerja dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber utama, yaitu: a. sumber data internal; dan b. sumber data eksternal. (2) Sumber data internal berasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari data yang dimiliki/terkumpul dengan sendirinya di setiap Unit Kerja ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan pada Unit Kerja. (3) Sumber data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik data primer maupun data sekunder. (4) Data Kinerja mengutamakan dari sumber internal untuk meminimalkan kebutuhan biaya. (5) Data kinerja dari sumber eksternal diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. (6) Dalam hal pengumpulan Data Kinerja memerlukan proses survei lapangan atau survei wawancara, dilakukan melalui metode survei dan metode analisis data yang secara ilmiah dapat dipertanggunjawabkan. (7) Data Kinerja yang dikumpulkan dari sumber utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dalam rangka memastikan kecukupan, keakuratan, dan kebenarannya. (8) Data Kineja yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditabulasikan ke dalam Formulir Capaian Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERJANJIAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6