PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. 2. Data adalah data non-geospasial yang dapat berupa produk hukum, berita acara, hasil survei, dan data pendukung lainnya. 3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif sama. 5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 6. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Walidata IGT adalah pimpinan tertinggi pratama pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang- undangan dalam penyelenggaraan IGT. 9. Sekretariat Tim Percepatan KSP adalah pemberi dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. 11. Kewenangan Akses adalah kewenangan yang dimiliki oleh PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Informasi Geospasial, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan akses terhadap IG melalui Jaringan IGN atau tanpa Jaringan IGN.

BAB IV

PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyebarluasan IG dilakukan melalui kegiatan pemberian akses, dan pendistribusian IG yang diperoleh dari hasil kegiatan integrasi dan/atau sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyebarluasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Jaringan IGN. (3) Dalam hal Jaringan IGN tidak beroperasi, penyebarluasan IG dapat dilakukan tanpa melalui Jaringan IGN.

Pasal 7

(1) Pemegang akses dapat diberikan akses IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan klasifikasi Kewenangan Akses IG. (2) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat akses kepada pejabat untuk mengakses IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga aspek validitas, keamanan, dan kerahasiaan IG serta tidak menyalahgunakan IG. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penyebarluasan IG tanpa melalui Jaringan IGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan klasifikasi Kewenangan Akses IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk memperoleh IG tanpa melalui Jaringan IGN pemegang akses terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Tim Percepatan KSP. (3) Penyebarluasan IG tanpa melalui Jaringan IGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. bagi pemegang akses yang mempunyai kewenangan mengunduh atau yang diberikan mandat akses, Sekretariat Tim Percepatan KSP menyampaikan IG secara langsung dalam peta dengan format digital tertentu, yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu; atau b. bagi pemegang akses yang mempunyai kewenangan melihat atau yang diberikan mandat akses hanya dapat melihat IG pada Sekretariat Tim Percepatan KSP atau diberikan informasi tertulis terkait IG yang dimohonkan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12