Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN AT...

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 78) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. (2) Pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR. (3) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR. (4) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode bulan penagihan. (5) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. (6) Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan, pembayaran, dan pengembalian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran KUR.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal I

Pasal 6

Pasal II

Pasal I

Pasal 6

Pasal II