Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi P…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perum BULOG yang berasal dari pengadaan dalam negeri maupun luar negeri, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras. 2. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional atau perubahannya. 3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Rapat Koordinasi terkait kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan untuk stabilisasi harga di tingkat produsen dan/atau konsumen apabila produksi gabah dan/atau beras mengalami gangguan, dan/atau gejolak harga; (2) Rapat Koordinasi terkait pelepasan stok CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu CBP antardaerah dan antarwaktu; (3) Rapat Koordinasi terkait keperluan lain sesuai dengan kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan untuk stabilisasi harga diluar kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, serta pelepasan stok CBP.

Pasal 4

Koreksi

Untuk melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: a. pembayaran penggantian dana CBP kepada Perum BULOG atas penggunaan persediaan beras milik Perum BULOG sesuai arah penggunaan CBP; dan b. pembayaran kompensasi penugasan dengan tingkat kewajaran kepada Perum BULOG

Pasal 5

Koreksi

Menteri lainnya, pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau Direktur Utama Perum BULOG melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Koreksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan CBP.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perum BULOG melaporkan perkembangan stok dan pengelolaan CBP kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap minggu. (2) Kementerian/lembaga yang menggunakan CBP melaporkan secara berkala penggunaan CBP kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CBP untuk stabilisasi harga diatur oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Utama Perum BULOG.

Pasal 9

Koreksi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Keputusan Bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor: 34/KEP/MENKO/KESRA/08/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, sepanjang terkait koordinasi pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11