PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perhitungan Capaian Kinerja Dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Kinerja Pegawai adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut. 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 6. Capaian Kinerja Bulanan adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai dalam waktu kurun 1 (satu) bulan berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut. 7. Inovasi adalah gagasan, ide, pendapat, atau penemuan baru dari Pegawai untuk menyelesaikan hambatan dan/atau percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya. 8. Kontribusi Kinerja Pegawai adalah kontribusi atau keterkaitan antara capaian kinerja pegawai kepada indikator kinerja utama unit kerja di atasnya. 9. Perilaku Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat Tun adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diterima pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 11. Pemberian Tambahan Tunjangan Tahunan Terbatas, yang selanjutnya disebut Tambahan Tunjangan adalah pemberian tambahan tunjangan di luar pemberian tunjangan kinerja yang telah diberikan sesuai peraturan yang berlaku sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pegawai.

BAB II

KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pencapaian Kinerja Pegawai dinyatakan dalam Nilai Kinerja Pegawai. (2) Nilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil capaian Kinerja Pegawai yang merupakan gabungan dari: a. nilai Capaian SKP; b. nilai PKP; c. nilai Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU unit kerja; dan d. nilai Inovasi, terhadap pencapaian kinerja unit kerja dalam 1 (satu) tahun. (3) Nilai Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil penilaian dari capaian SKP dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya. (4) Nilai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil penilaian PKP dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya. (5) Nilai Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil penilaian Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU unit organisasi yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya. (6) Nilai Inovasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil penilaian inovasi pegawai dari atasannya atau pimpinan unit kerja berdasarkan jumlah ide, pendapat, atau penemuan baru dari Pegawai yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Jumlah Nilai Capaian SKP paling tinggi 60 (enam puluh). (2) Jumlah Nilai PKP paling tinggi 40 (empat puluh). (3) Jumlah Nilai kontribusi Kinerja Pegawai paling tinggi 7 (tujuh). (4) Jumlah Nilai Inovasi Pegawai paling tinggi 8 (delapan).

Pasal 4

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai sebagai berikut: a. amat baik apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 115 (seratus lima belas); b. baik apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh); c. cukup apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima); d. kurang apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh); dan e. buruk apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 50 (lima puluh) kebawah.

Pasal 5

(1) Capaian Kinerja Bulanan merupakan penjabaran dari SKP dalam rangka mendukung pencapaian IKU atasannya yang dilakukan setiap bulan. (2) Target Kinerja Bulanan disusun oleh Pegawai bersama dengan atasan langsung Pegawai paling lama tanggal 19 (sembilan belas) bulan sebelumnya.

Pasal 6

(1) Laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai ditetapkan oleh atasan langsung Pegawai dan diserahkan pada Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Deputi atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. (2) Rekapitulasi laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai dibuat oleh Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Kedeputian atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat, dan disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan Kepegawaian paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya.

Pasal 7

(1) Format laporan Capaian Kinerja Bulanan Pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Format rekapitulasi Kinerja Bulanan Pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 8

(1) Pencatatan nilai Capaian Kinerja Pegawai dilakukan bulanan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja bulanan. (2) Pencatatan nilai Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 19 (sembilan belas) bulan pertama sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan dilakukan secara berulang.

Pasal 9

(1) Pencatatan nilai Capaian Kinerja Bulanan Pegawai dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Deputi atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat untuk membuat Laporan Rincian Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Bulanan. (2) Dalam hal penyampaian laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai melewati batas tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,capaian kinerja pegawai pada bulan tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus). (3) Perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB Kesatu

Nilai Kinerja Pegawai

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Kinerja Bulanan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan perhitungan atas: a. tingkat pencapaian kinerja pegawai; b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan c. ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan setiap bulannya sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersendiri tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja dan ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat diberikan Tambahan Tunjangan Kinerja atas dasar pencapaian kinerjanya tahun sebelumnya. (2) Besaran Tambahan Tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari selisih Tunjangan Kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan jabatan yang diterimanya. (3) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara akumulasi untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember. (4) Akumulasi besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 1 (satu) kali nilai Tunjangan Kinerja dengan kelas jabatan Pegawai bersangkutan. (5) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat pada bulan Desember.

Pasal 12

(1) Pegawai dapat diusulkan mendapatkan tambahan Tunjangan Kinerja dalam hal nilai kinerja Pegawai amat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengusulan pegawai yang dapat diberikan Tambahan Tunjangan dilakukan oleh: a. Deputi untuk pengusulan pegawai/pejabat pada masing-masing Deputi; dan b. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk pengusulan pegawai/pejabat pada Sekretariat Kementerian Koordiantor Bidang perekonomian, Staf Ahli, dan Inspektorat. (3) Jumlah pegawai yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja.

Pasal 13

(1) Daftar Pegawai dapat diusulkan mendapatkan tambahan Tunjangan Kinerja disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian paling lambat minggu pertama bulan Maret. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian/seleksi oleh tim untuk menentukan pegawai yang diberikan Tambahan Tunjangan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian. (4) Dalam melakukan penilaian, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan klarifikasi dan/atau meminta data tambahan kepada pegawai yang diusulkan, atasan pegawai yang diusulkan atau pegawai lainnya. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan nama-nama pegawai yang diberikan Tambahan Tunjangan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian. (6) Usulan jumlah pegawai yang diberikan Tambahan Tunjangan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperhitungkan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja. (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian MENETAPKAN/MEMUTUSKAN jumlah dan nama-nama pegawai yang diberikan tambahan Tunjangan Kinerja. (8) Usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diganggu gugat. (9) Format Pengusulan Pegawai untuk Mendapatkan Tambahan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 14

(1) Alokasi anggaran untuk pemberian tunjangan tambahan dibebankan pada alokasi belanja gaji dan tunjangan. (2) Pemberian Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak boleh melampaui alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja. (3) Alokasi anggaran pemberian Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diambilkan dari jumlah pemotongan atau pengurangan tunjangan kinerja pegawai karena melanggar disiplin pegawai. (4) Pegawai yang melanggar disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan dijatuhi hukuman disiplin, tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perhitungan Capaian Kinerja Dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15