Koreksi Pasal II
PERMEN Nomor 3 Tahun 2024 | Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
Teks Saat Ini
1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, IGT yang sudah dilakukan kompilasi dan integrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini tetap disimpan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 899).
2. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 152
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT A.
PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
1. Penetapan Walidata IGT Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/ Lembaga Keputusan Penetapan Walidata IGT Bulan Agustus (B08) 2021
Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
2. Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT Penetapan POKJA IGT Keputusan Penetapan POKJA IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
3. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kantor Staf PRESIDEN;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan
5. Badan Informasi Geospasial
4. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Walidata IGT Badan Informasi Geospasial
5. Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
6. Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan
Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Dalam Negeri Kementerian dan Lembaga terkait
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Tata Kerja dan Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait B.
PERWUJUDAN IGD
1. Perwujudan Peta Dasar Mewujudkan tersedianya Peta Rupa Bumi INDONESIA (RBI) Peta RBI Skala 1:5.000 Seluruh wilayah INDONESIA (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024
Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA (34 Provinsi) Bulan Mei (B05) 2021 dengan dukungan Peta Laut INDONESIA Badan Informasi Geospasial Peta RBI skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA (34 Provinsi) Bulan Oktober (B10) 2022 dengan dukungan Peta Laut INDONESIA
Badan Informasi Geospasial
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Penyediaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah INDONESIA (CSRST) Tersedianya Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m Seluruh wilayah INDONESIA yang belum tersedia CSRST Bulan Juni (B06) 2024 Pemutakhiran CSRST di setiap wilayah prioritas Badan Riset dan Inovasi Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penyediaan Data Geospasial Dasar
Tersedianya Data Geospasial Dasar untuk Mendukung Penyediaan Peta RBI skala 1:5.000 Seluruh wilayah INDONESIA (B12) 2024- 2029
1. Badan Informasi Geospasial;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Pertahanan;
dan
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT C.
PEMUTAKHIRAN IGD
1. Pemutakhiran Peta Dasar Memutakhirkan Peta RBI Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2024 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
D.
PERWUJUDAN IGT D.1 Perwujudan IGT Status
1. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Perindusitrian;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kementerian Perhubungan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1: 10.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Perindustrian;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kementerian Perhubungan;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
3. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kementerian Perhubungan;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 - 1: 25.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Bulan September (B09) 2021 tersedia peta kerja indikatif Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi;
Kementerian Dalam Negeri
1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Luar Negeri;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran setiap Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut;
10. Direktorat Topografi, Tentara Nasional INDONESIA-Angkatan Darat;
dan
11. Pemerintah Provinsi.
6. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi INDONESIA skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08) 2021, Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Luar Negeri;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Perhubungan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Sekretariat Kabinet;
14. Badan Informasi Geospasial; dan
15. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
8. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Wilayah Adat Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Kementerian Pertahanan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Perhubungan;
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Sekretariat Kabinet;
13. Badan Informasi Geospasial; dan
14. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya Di Bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Keuangan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah minimal skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Keuangan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perhubungan;
11. Badan Informasi Geospasial;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Kementerian Pertahanan;
10. Badan Informasi Geospasial; dan
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Badan Informasi Geospasial.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021 Integrasi.
2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Pertanian;
7. Badan Informasi Geospasial; dan
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
14. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK- HA/HT/RE) skala 1:50.000/ Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000
2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pertanian;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Badan Informasi Geospasial; dan
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
15. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
17. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pertanian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
19. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pertanian;
6. Badan Informasi Geospasial; dan
7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
20. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
Kementerian Perindustrian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
23. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Kementerian Dalam Negeri;
24. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perindustrian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Perdagangan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Proyek Strategis Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Perindustrian;
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Pemerintah Provinsi; dan
14. Pemerintah Kabupaten/Kota.
D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang
1. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Recana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan skala 1:500.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Badan Informasi Geospasial;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:500.000 - 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Luar Negeri;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Perhubungan;
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Sekretariat Kabinet;
13. Badan Informasi Geospasial; dan
14. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
4. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Luar Negeri;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Perhubungan;
10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. Sekretariat Kabinet;
14. Badan Informasi Geospasial; dan
15. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
D.3 Perwujudan IGT Potensi
1. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1: 50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi minimal skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Perindustrian;
9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
3. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Perindustrian; dan
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000 IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
a. 2021: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten;
b. 2022: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat;
c. 2023:
Bengkulu, Jambi, dan Lampung;
d. 2024: Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
6. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Patahan Aktif INDONESIA skala 1:1.000.000 dan 1:100.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Badan Informasi Geospasial;
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a. 2021: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera;
b. 2022:
Kalimantan;
c. 2023: Sulawesi;
d. 2024: Papua.
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Kementerian Perdagangan;
dan
8. Kementerian Perhubungan.
8. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Perdagangan;
dan
8. Kementerian Perhubungan.
9. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Pesisir skala 1:250.000 - 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
4. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
dan
7. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
10. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pembudidayaan Ikan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial; dan
4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut; dan
5. Pemerintah Provinsi.
12. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Badan Informasi Geospasial; dan
5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Garam skala 1:25.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Pusat Statistik;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Perdagangan;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Bank INDONESIA;
6. Badan Pusat Statistik;
7. Otoritas Jasa Keuangan;
dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
15. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Erosi skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
dan
7. Badan Informasi Geospasial.
16. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Kritis skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan September (B09) 2022;
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2022. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
dan
7. Badan Informasi Geospasial.
17. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Desember (B12) 2021;
b. Integrasi Bulan Maret (B03)
2022. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:25.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
9. Pemerintah Provinsi; dan
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:250.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Pertanian;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
20. Perwujudan IGT Potensi
Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kementerian Perhubungan;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
12. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
21. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a. 2021 :
Kalimantan dan Sumatera;
b. 2022 : Papua.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Pertanian;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Pertanian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a. 2021: Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan;
b. 2022:
Sumatera.
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
24. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan
Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Pertanian;
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
25. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
7. Kementerian Kesehatan;
26. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Gudang dan Pusat Distribusi skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perdagangan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pasar Rakyat skala 1:50.000 – 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perdagangan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perindustrian;
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
28. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Badan Informasi Geospasial; dan
5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
29. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
30. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Ruang Udara skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Kementerian Pertahanan;
dan
5. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara.
31. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cetak Sawah INDONESIA skala 1:5.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
32. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
33. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan
Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan
Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
35. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan
Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
36. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Banjir skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
37. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Badan Informasi Geospasial; dan
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
38. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Terumbu Karang skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan Desember (B12)
2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Pemerintah Provinsi; dan
4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
39. Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Objek Vital Nasional skala 1:50.000
1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah INDONESIA:
a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.
2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kepolisian Negara
(POLRI)
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Sekretariat Kabinet;
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Perindustrian;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perhubungan;
11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Badan Intelijen Negara;
dan
14. Badan Informasi Geospasial.
E.
PEMUTAKHIRAN IGT E.1 Pemuktahiran IGT Status
1. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Perindustrian,
3. Kementerian Pertanian;
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh Wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Dalam Negeri
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Badan Informasi Geospasial;
5. Direktorat Topografi,Tentara Nasional INDONESIA-Angkatan Darat;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun:
Desa:
2021: 10 Provinsi;
2022: 12 Provinsi;
2023: 11 Provinsi.
Kelurahan:
2021: 5 Provinsi;
2022: 13 Provinsi;
2023: 15 Provinsi.
Kementerian Dalam Negeri
1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Direktorat Topografi,Tentara Nasional INDONESIA- Angkatan Darat;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Perhubungan;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kementerian Perhubungan;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut;
13. Pemerintah Provinsi; dan
14. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Perdagangan;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Perhubungan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pertanian;
7. Kementerian Perindustrian;
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Pemerintah Provinsi; dan
11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Darat Negara skala 1: 25.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhitaran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Pertahanan;
7. Direktorat Topografi,Tentara Nasional INDONESIA-Angkatan Darat;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
16. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
1. Kementerian Pertahanan;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut; dan
5. Badan Informasi Geospasial.
17. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
18. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000/ Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial; dan
4. Pemerintah Provinsi.
19. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000/Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pertanian;
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
20. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada sakala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1:50.000/ Peta Penetapan Hutan Adat minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pertanian;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
22. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Desember (B12) setiap tahun atau setiap ada penetapan baru.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:250.000
Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
24. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perindustrian
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota
25. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Pertanian;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
26. Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Pertanian;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
E.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang
1. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Kementerian Perhubungan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Pertanian;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
12. Pemerintah Provinsi.
2. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000 Seluruh Wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Pertanian;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000 Seluruh Wilayah INDONESIA Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kementerian Pertanian;
9. Badan Informasi Geospasial;
10. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
4. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTR KSN 1:250.000 - 1:5.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kementerian Perhubungan;
8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kementerian Pertanian;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 5 tahun (setiap ada perubahan/ penetapan baru).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Kementerian Perindustrian;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Kementerian Kesehatan;
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. Pemerintah Provinsi; dan
15. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RKP skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Kementerian Perindustrian;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Kementerian Kesehatan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Badan Informasi Geospasial;
14. Pemerintah Provinsi; dan
15. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru.
Kementerian Pertahanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertahanan
1. Kementerian Koordinator Pertahanan dan Keamanan;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Badan Informasi Geospasial;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
E.3 Pemutakhiran IGT Potensi
1. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
8. Pemerintah Provinsi;
2. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Pertanian;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Kementerian Perhubungan; dan
9. Pemerintah Provinsi.
4. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Badan Informasi Geospasial;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Pemutakhiran IGT Potensi
Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Badan Informasi Geospasial;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Badan Informasi Geospasial;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Badan Informasi Geospasial;
12. Pemerintah Provinsi; dan
13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Geologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Perhubungan;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:
50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber daya Lingkungan Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Mineral Skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Tenaga Nuklir;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perindustrian;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Pemutakhiran IGT Potensi
Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Jaringan Serat Optik skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Badan Keamanan Laut;
dan
4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut.
19. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000/Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Pemerintah Provinsi.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
(WPPNRI) skala 1:250.000
20. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
(WPPNRI) skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Pemerintah Provinsi.
21. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Pemerintah Provinsi; dan
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
5. Pemerintah Provinsi.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
24. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS) Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Pertanian;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun:
2021: 30 Kawasan TWA 2022: 50 Kawasan TWA 2023: 50 Kawasan TWA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Pemerintah Provinsi;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
26. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Lokasi Rusun skala 1:50.000
Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Pemerintah Provinsi; dan
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
28. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik
Peta Jalan Nasional Tol dan Jalan Nasional Non Tol, dan Peta Jalan Provinsi Peta Jalan Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian/Lembaga terkait;
2. Pemerintah Provinsi; dan
3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
29. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
30. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
31. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas
Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
32. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Air Tanah skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pertanian;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Badan Pusat Statistik;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Pemerintah Provinsi; dan
10. Pemerintah Kabupaten/Kota
33. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun:
2021: 4 bendungan 2022: 6 bendungan 2023: 5 bendungan 2024: 5 bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
35. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1: 50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada pembangunan baru.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
36. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 10 tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Pertanian;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Pemerintah Provinsi; dan
9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
37. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Perindustrian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
38. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Perindustrian;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
39. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Perindustrian;
6. Badan Informasi Geospasial;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
40. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
41. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Kementerian Perhubungan
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pemerintah Provinsi; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota
42. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
43. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tanah Semi- Detail skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
44. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tutupan Kelapa Sawit INDONESIA minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
Kementerian Pertanian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
45. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
46. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000
Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
47. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada sensus baru.
Badan Pusat Statistik
1. Kementerian/ Lembaga terkait;
2. Pemerintah Provinsi; dan
3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
48. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Badan Informasi Geospasial; dan
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
49. Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000 Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Pertanian;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Badan Informasi Geospasial; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
F.
Infrastruktur Informasi Geospasial
1. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal
Sosialisasi Katalog Unsur Geografi INDONESIA (KUGI) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Badan Standardisasi Nasional; dan
5. Pemerintah Provinsi.
2. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi Spesifikasi Produk Data, Metadata dan Informasi Kualitas IG Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kantor Staf PRESIDEN;
5. Sekretariat Kabinet;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. Pemerintah Provinsi; dan
7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP Tersediannya Katalog IG akses terbatas maupun publik dalam Geoportal PKSP (Penghubung Simpul Jaringan) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Ketersediaan Katalog IGD untuk mendukung KSP dalam Geoportal Simpul Jaringan Badan Informasi Geospasial berbasis Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretariat Kabinet;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersediannya standar berbagi data melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Pemerintah Provinsi; dan
4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya Katalog berbagi data di Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan) melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Pemerintah Provinsi; dan
4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Pemerintah Provinsi; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Penyiapan integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan September (B09) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya fungsi geoportal KSP (Penghubung simpul Jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Desember (B12) 2022 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 1 lokasi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 2 lokasi Bulan Desember (B12) 2023 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 3 lokasi Bulan Desember (B12) 2024 Badan Informasi Geospasial
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Pemerintah Provinsi; dan
6. Pemerintah Kabupaten/Kota
15. Penyusunan Grand Design Pembangunan Pusat Data Nasional Penyusunan Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Dokumen Kajian Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Bulan Desember (B12) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. Kantor Staf PRESIDEN;
9. Sekretariat Kabinet;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. Badan Informasi Geospasial; dan
11. Badan Sandi dan Siber Negara.
G.
SINKRONISASI IGT
1. Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Identifikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) Seluruh wilayah INDONESIA Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Perindustrian;
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Informasi Geospasial;
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah INDONESIA Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Perindustrian;
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi; dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah INDONESIA Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Perindustrian;
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Informasi Geospasial;
11. Pemerintah Provinsi;dan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
NO.
PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2. Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kepada PRESIDEN RI Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Bulan Agustus (B08) 2021;
Bulan Desember (B12) 2021;
Bulan Juni (B06) 2022;
Bulan Desember (B12) 2022;
Bulan Juni (B06) 2023;
Bulan Desember (B12) 2023;
Bulan Juni (B06) 2024;
Bulan Desember (B12) 2024;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kantor Staf PRESIDEN;
4. Sekretariat Kabinet; dan
5. Badan Informasi Geospasial.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO
Koreksi Anda