PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. 3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri. 4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha. 6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. 8. Survei Kebekerjaan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk penulusuran status kerja peserta Kartu Prakerja. 9. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan. 10. Kurasi adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang relevan terhadap suatu lembaga. 11. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu. 12. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. 13. Komite Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk menyelenggarakan Program Kartu Prakerja. 14. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 17. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja. (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja. (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada: a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja. (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal. (5) Pemberian Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite. Pasal3 (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja. (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja. (3) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui instansi pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain, baik secara individual maupun kolektif.

Pasal 4

(1) Setiap pendaftar Program Kartu Prakerja wajib memasukkan data yang meliputi: a. nama lengkap; b. Nomor Induk Kependudukan; c. tanggal lahir; d. surat elektronik (surel); e. nomor telepon; f. alamat domisili; g. pendidikan terakhir; h. status kerja; dan i. jenis pelatihan yang diinginkan. (2) Selain mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar Program Kartu Prakerja wajib mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk.

Pasal 5

Manajemen Pelaksana selaku pengelola situs resmi Program Kartu Prakerja wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pendaftar Program Kartu Prakerja dari penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memasukkan data dan mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diverifikasi oleh Manajemen Pelaksana. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemeriksaan kebenaran data dan dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Manajemen Pelaksana dengan menggunakan hak akses data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Pokok Pendidikan dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta data dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Pasal 7

(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus verifikasi dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tes pengetahuan dasar dan motivasi.

Pasal 8

(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana. (2) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja dan skala prioritas. (3) Kuota peserta program pelatihan prakerja yang mendaftar secara kolektif melalui fasilitas instansi pemeritah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total alokasi peserta tahun berjalan. (4) Kuota peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (5) Kuota peserta program pelatihan Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dapat diubah oleh Komite. (6) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah peserta menyelesaikan seleksi. (7) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital. (8) Ketentuan teknis mengenai kuota peserta, dan jangka waktu penyampaian hasil penetapan dan penyerahan Kartu Prakerja diatur Manajemen Pelaksana.

Pasal 9

Kartu Prakerja digunakan dengan ketentuan: a. hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku hingga peserta menyelesaikan keseluruhan proses Program Kartu Prakerja; dan b. hanya dapat dipergunakan oleh peserta yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain.

BAB Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus verifikasi dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tes pengetahuan dasar dan motivasi.

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pelatihan

Pasal 11

Koreksi

(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada Platform Digital. (2) Bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Komite. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan penerima Kartu Prakerja untuk biaya mengikuti Pelatihan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan dengan ketentuan: a. wajib digunakan dalam tahun anggaran berjalan; b. tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai; dan c. dapat digunakan untuk lebih dari satu pelatihan. (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan akan dikembalikan ke rekening kas umum negara.

Pasal 13

(1) Dalam hal penerima Kartu Prakerja mengikuti Pelatihan dengan biaya lebih besar dari bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penerima Kartu Prakerja dapat melakukan penambahan saldo. (2) Penambahan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. dana pribadi; b. Pemerintah Daerah; c. Manajemen Pelaksana.;dan/atau d. donatur. (3) Dana pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh setiap penerima Kartu Prakerja dengan menggunakan dana pribadi. (4) Penambahan saldo yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Penambahan saldo melalui mekanisme Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang mengambil pelatihan dengan keahlian khusus. (6) Donatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penambahan saldo kepada penerima Kartu Prakerja yang bukan berasal dari dana pribadi penerima kartu Prakerja, Pemerintah Daerah, atau Manajemen pelaksana, yang dapat berasal dari orang perseorangan, badan usaha, dan/atau lembaga sosial. (7) Mekanisme penambahan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 14

(1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau pemangku kepentingan lain dapat mengusulkan penambahan kuota penerima Kartu Prakerja kepada Komite. (2) Penambahan kuota penerima Kartu Prakerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama pendanaan.

BAB 1

Bantuan Pelatihan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Penerima Kartu Prakerja menggunakan bantuan Pelatihan untuk mengikuti Pelatihan dalam bentuk: a. pembekalan Kompetensi Kerja; b. peningkatan Kompetensi Kerja; dan/atau c. alih Kompetensi Kerja. (2) Penerima Kartu Prakerja memilih jenis Pelatihan dan Lembaga Pelatihan melalui Platform Digital. (3) Pemilihan jenis Pelatihan dan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Kartu Prakerja diterima. (4) Jenis Pelatihan dan Lembaga Pelatihan yang telah dipilih oleh penerima Kartu Prakerja tidak dapat dibatalkan.

Pasal 16

Penerima Kartu Prakerja yang telah memilih jenis Pelatihan dan Lembaga Pelatihan diberikan notifikasi pelaksanaan Pelatihan oleh Platform Digital.

BAB 2

Pemilihan Jenis Pelatihan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Penerima Kartu Prakerja yang telah memilih jenis Pelatihan dan Lembaga Pelatihan diberikan notifikasi pelaksanaan Pelatihan oleh Platform Digital.

Pasal 17

Penerima Kartu Prakerja yang telah mendapatkan notifikasi dari Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat langsung mengikuti Pelatihan sesuai jadwal, jenis, dan tempat Pelatihan yang telah ditentukan.

Pasal 18

(1) Penerima Kartu Prakerja dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) program Pelatihan. (2) Penerima Kartu Prakerja yang ingin mengikuti program Pelatihan lainnya wajib menyelesaikan program Pelatihan sebelumnya. (3) Program Pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan kelanjutan dari program Pelatihan pertama atau jenis Pelatihan yang dapat mendukung kompetensi yang diambil pada Pelatihan pertama. (4) Program Pelatihan lainnya dapat diambil dalam 1 (satu) Platform Digital yang sama atau dari Platform Digital yang berbeda.

Pasal 19

(1) Penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja tidak menyelesaikan Pelatihan, dicabut kepesertaannya dalam Program Kartu Prakerja. (2) Dalam hal Penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke kas negara; dan b. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.

Pasal 20

Penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan seluruh proses Pelatihan berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan atau telah mengikuti Pelatihan.

BAB IV

Lembaga Pelatihan

Pasal 25

Koreksi

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf adiselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki: a. swasta; b. badan usaha milik negara; c. badan usaha milik daerah; atau d. pemerintah. (2) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 26

Koreksi

(1) Untuk menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja, Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja. (2) Lembaga Pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki kerjasama dengan Platform Digital; b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja; c. menyelenggarakan Pelatihan yang mengacu kepada keterampilan, keahlian dan/atau Kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing program Pelatihan; e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan program Pelatihan yang diselenggarakan; f. mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi kompetensi yang relevan; dan g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta harus memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem online single submission (OSS);

Pasal 27

(1) Lembaga Pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja mendaftar ke Platform Digital untuk dikurasi. (2) Platform Digital menyampaikan hasil Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kepada Manajemen Pelaksana untuk dikurasi lebih lanjut. (3) Manajemen Pelaksana MENETAPKAN Lembaga Pelatihan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil Kurasi oleh Platform Digital. (4) Mekanisme pendaftaran lembaga pelatihan kepada Platform Digital diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 28

Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kewajiban: a. memberikan pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja; b. memberikan sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan; c. tidak membedakan materi pembelajaran antara peserta Pelatihan umum dengan peserta Kartu Prakerja; d. melaporkan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital secara berkala; e. melakukan penelusuran kebekerjaan penerima manfaat; dan f. menyelesaikan seluruh Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja paling lambat 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

(1) Manajemen Pelaksana melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya mencakup: a. pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan; dan b. penilaian peserta Pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program Pelatihan. (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kinerja buruk, Manajemen Pelaksana mencabut kepesertaan Lembaga Pelatihan tersebut dalam Program Kartu Prakerja.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 30

Koreksi

(1) Program Kartu Prakerja diselenggarakan oleh Komite. (2) Komite dalam menyelenggarakan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. Tim Pelaksana; b. Manajemen Pelaksana; dan c. Sekretariat Komite.

Pasal 31

Koreksi

Tim Pelaksana terdiri dari pejabat kementerian/lembaga pemerintah yang membantu Komite dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Pasal 32

(1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Anggota; d. Sekretaris; e. Wakil Sekretaris I; dan f. Wakil Sekretaris II. (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 33

(1) Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Komite dalam: a. menyusun strategi kebijakan umum; b. MENETAPKAN arah kebijakan; c. MENETAPKAN kriteria lembaga pelatihan, jenis pelatihan, dan kuota penerima; d. melakukan sinkronisasi program dan regulasi; e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja di daerah; dan f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Komite paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pasal 35

(1) Manajemen Pelaksana merupakan unit yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja Program Kartu Prakerja; b. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur; c. penyelarasan program pelatihan di kementerian/ lembaga; d. kemitraan dengan pelaku usaha; e. kerja sama dengan Platform Digital; f. penyediaan informasi pasar kerja; g. pengembangan produk pelatihan; h. pengembangan proses bisnis dan sistem operasi; i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite.

Pasal 36

Manajemen Pelaksana terdiri atas: a. Direktur Eksekutif; dan b. 5 (lima) Direktur, yaitu: 1. Direktur Operasi; 2. Direktur Teknologi; 3. Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem; 4. Direktur Pemantauan dan Evaluasi; dan 5. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan. c. Tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a memiliki tugas: a. memimpin pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing direktur; c. melaporkan hasil kinerja kepada Komite; d. melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Pasal 38

Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 1 memiliki tugas: a. melakukan penyelarasan program Pelatihan di Kementerian/Lembaga; b. mengembangkan produk Pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri; c. merancang dan memastikan keseluruhan proses bisnis Program Kartu Prakerja berjalan dengan lancar; d. memberikan rekomendasi distribusi dan alokasi kuota penerima Kartu Prakerja kepada ketua Komite; e. menyusun standar Lembaga Pelatihan; f. menyusun standar seleksi calon penerima Kartu Prakerja; g. menyelesaikan hambatan produk Program Kartu Prakerja pada saat implementasi; h. mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja; i. mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan dari pemangku kepentingan Program Kartu Prakerja; j. menyusun mekanisme penyampaian keluhan penerima manfaat dan mitra pemerintah, serta mengelola dan menangani keluhan tersebut; k. menyusun pengembangan perbaikan bisnis proses Program Kartu Prakerja; dan l. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 39

Direktur Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 2 memiliki tugas: a. mengelola sumber daya teknologi, data, dan infrastruktur; b. melakukan integrasi data dan server dengan pemangku kepentingan terkait; c. menyusun standardisasi user experience minimum; d. membangun sistem informasi program dan data ekosistem; e. mengembangkan sistem pembayaran yang terintegrasi; f. melakukan operasional dan pemeliharaan sistem informasi program; g. melakukan pengembangan sistem informasi program; h. mengembangkan sistem perlindungan dan keamanan data; i. mendukung kerja lintas fungsi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi dan teknologi; dan j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 40

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 3 memiliki tugas: a. menjalin kerja sama dengan Platfrom Digital, kementerian/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, Pemerintah Daerah dan dunia industri untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan informasi pasar kerja; c. pengembangan ekosistem pelatihan yang mendorong penempatan kerja dan wirausaha; d. melakukan verifikasi Lembaga Pelatihan yang diusulkan oleh Platform Digital; e. melakukan fungsi komunikasi publik; f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia industri terkait Program Kartu Prakerja; g. mengembangkan branding dan aset komunikasi; dan h. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 41

Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 4 memiliki tugas: a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. menyusun rekomendasi arah kebijakan Program Kartu Prakerja; c. melakukan analisa data besar; dan d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 42

Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf b angka 5 memiliki tugas: a. melakukan perencanaan dan pengembangan SDM internal; b. menjalankan fungsi perencanaan, kesekretariatan, pengadaan barang dan jasa, keuangan, dan hukum; c. memberikan pandangan hukum kepada Direktur Eksekutif, Direktur, dan Internal; d. menjalankan fungsi mediasi hukum; e. memastikan seluruh proses bisnis dan pengembangan produk dalam koridor hukum yang berlaku; f. menyiapkan produk hukum terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja; g. melakukan sinkronisasi data pelengkap; dan h. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 43

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dibantu oleh tenaga ahli, tenaga administrasi dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan dan direkrut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (2) Tenaga ahli, tenaga administrasi dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran hak keuangan bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite Cipta Kerja melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 45

(1) Sekretariat Komite merupakan unit pendukung Komite dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite.

Pasal 46

(1) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh unit yang menangani urusan ketenagakerjaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Sekretariat Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite melalui Ketua Tim Pelaksana. (3) Berkaitan dengan susunan keanggotaan serta tugas Sekretariat Komite akan diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB Kedua

Manajemen Pelaksana

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite Cipta Kerja melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

KERJA SAMA MANAJEMEN PELAKSANA DENGAN PLATFORM DIGITAL

Pasal 47

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja Manajemen Pelaksana bekerja sama dengan Platform Digital. (2) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh pemerintah atau swasta. (3) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional; b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu Prakerja; c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja; dan d. memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki program pelatihan berbasis Kompetensi Kerja. (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Platform Digital yang dikelola oleh swasta harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki izin usaha.

Pasal 48

(1) Pelaksanaan kerja sama Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital dilakukan melalui perjanjian kerja. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana dan penanggung jawab Platform Digital. (3) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Platform Digital yang dikelola swasta, penanggung jawab Platform Digital wajib melampirkan: a. NPWP Perusahaan; b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan c. dokumen data dukung lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 49

Perjanjian kerja sama Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 50

Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana memiliki tugas: a. menginvetarisasi Lembaga Pelatihan yang akan menjadi penyedia Pelatihan Program Kartu Prakerja; b. melakukan Kurasi Lembaga Pelatihan berdasarkan standar yang disusun Manajemen Pelaksana; c. memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana; d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja; e. menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana; f. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana; g. melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan; h. melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana; i. menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan; j. menyediakan informasi Lembaga Pelatihan yang meliputi sekurang-kurangnya: 1. jenis Pelatihan; 2. deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran; 3. informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur; 4. kuota dan biaya Pelatihan; 5. jadwal Pelatihan; dan 6. hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.

Pasal 51

Pengaturan pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 52

(1) Platform Digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari Lembaga Pelatihan yang melakukan kerja sama. (2) Besaran komisi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat persetujuan dari Manajemen Pelaksana.

Pasal 53

(1) Manajemen Pelaksana berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Platform Digital. (2) Dalam hal Platform Digital tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama maka Manajemen Pelaksana memiliki kewenangan untuk memutus kerjasama sebagai mitra resmi pemerintah dalam Program Kartu Prakerja.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43