Koreksi Pasal 5

(1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme: a. anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga; dan b. penerusan hibah (on-granting) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah daerah. (2) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. (3) Mekanisme penerusan hibah (on-granting) dan penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan tahap penerusan hibah (on-granting) terlebih dahulu.