PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 934), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 19

Koreksi

(1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. (2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan. (4) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (5) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama. (6) Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. Kredit kepemilikan rumah; c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; e. Kartu kredit; f. Kredit Resi Gudang; dan/atau g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (6a) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (6b) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan bersamaan dengan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (7) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 4. Menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) setelah ayat (6) Pasal 22, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f. (2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. Kredit kepemilikan rumah; c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; e. Kartu kredit; f. Kredit Resi Gudang; dan/atau g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (4a) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (4b) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (5) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (7) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NPWP. (8) Calon Penerima KUR kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 6. Menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) setelah ayat (3) Pasal 26, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. (3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil. (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima. (6) Jangka waktu KUR khusus: a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus. (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang belaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing. (10) Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad. 8. Mengubah ayat (4) dan menyisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

Koreksi

(1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a huruf g, dan huruf j. (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai (3) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. belum pernah menerima KUR; dan b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti pendampingan; b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak. (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud am Pasal 4 ayat (3). (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. Kredit kepemilikan rumah; c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; e. Kartu kredit; f. Kredit Resi Gudang; dan/atau g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (6a) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (6b) Pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan bersamaan dengan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (7) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Penerima KUR super mikro mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Pasal I

Pasal 14

Pasal I

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal II