PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS

PERMEN Nomor 16 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri. 5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi. 6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor. 7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. 8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan INDONESIA National Single Window dan penyelenggaraan sistem INDONESIA National Single Window. 13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor. 14. Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari sistem INDONESIA National Single Window untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas mencakup: a. pembuatan hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi Pelaku Usaha; b. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha; c. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; d. verifikasi Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; e. penetapan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; f. penyusunan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; g. penetapan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; h. kompilasi data dan informasi oleh Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas; i. penetapan Neraca Komoditas; j. perubahan Neraca Komoditas; k. pelayanan Sistem Nasional Neraca Komoditas dalam rangka perubahan Neraca Komoditas; l. penetapan perubahan Neraca Komoditas; m. penyelenggaraan rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas dan penetapan perubahan Neraca Komoditas; n. penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berdasarkan Neraca Komoditas; o. monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas; p. integrasi data; q. hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; r. keadaan Sistem Nasional Neraca Komoditas tidak berfungsi; dan s. sosialisasi/diseminasi Neraca Komoditas. (2) Verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (3) Dalam hal verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk komoditas tertentu yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, verifikasi dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9