Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:
1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan
layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perkoperasian.
4. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
5. Penjamin KUR adalah perusahan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
6. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
7. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
8. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima KUR.
9. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
10. Marjin untuk Akad Murabahah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
11. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat)
dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
(1) Penerima KUR terdiri dari:
a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. calon tenaga kerja INDONESIA yang akan bekerja di luar negeri;
c. calon pekerja magang di luar negeri;
d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja INDONESIA;
e. tenaga kerja INDONESIA yang purna bekerja di luar negeri;
f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
(2) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
b. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
e. Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
g. perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
h. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;
i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha
mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
(3) Usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 4
(1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. sehat dan berkinerja baik;
b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
(2) Ketentuan lebih lanjut pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 8
Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.
Pasal 9
(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(3) Kementerian Keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, Penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.
Pasal 10
Pasal 11
(1) Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
(2) Imbal jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
(3) Imbal jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/ Marjin.
Pasal 12
(1) Agunan KUR terdiri atas:
a. agunan pokok; dan
b. agunan tambahan.
(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.
Pasal 13
(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi bunga/marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(1) Penerima KUR terdiri dari:
a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. calon tenaga kerja INDONESIA yang akan bekerja di luar negeri;
c. calon pekerja magang di luar negeri;
d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja INDONESIA;
e. tenaga kerja INDONESIA yang purna bekerja di luar negeri;
f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
(2) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
b. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
e. Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
g. perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
h. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;
i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha
mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
(3) Usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
(1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. sehat dan berkinerja baik;
b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
d. melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MENETAPKAN Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(4) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, MENETAPKAN Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran.
(9) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 6
Pasal 7
(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
(2) Ketentuan lebih lanjut pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 8
Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.
Pasal 9
(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(3) Kementerian Keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, Penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.
(1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
(2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam penjaminan KUR; dan
c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3) Perusahaan yang berminat sebagai Penjamin KUR:
a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama online system dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR; dan
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a MENETAPKAN perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a.
(6) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c MENETAPKAN perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c.
(8) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(9) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a. (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(11) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
(12) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Pasal 11
(1) Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
(2) Imbal jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
(3) Imbal jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/ Marjin.
(1) Agunan KUR terdiri atas:
a. agunan pokok; dan
b. agunan tambahan.
(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.
(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi bunga/marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil;
c. KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA; dan
d. KUR khusus.
(2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi.
(3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
(4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha
lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.
(5) Pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 15
(1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
(2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR mikro:
a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing–masing penerima.
(5) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR mikro tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 16
(1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama paling singkat 3 (tiga) bulan.
(4) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(5) KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
(6) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
(7) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP
Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
Pasal 17
(1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
(2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per musim tanam atau satu siklus produksi.
(3) Satu musim tanam atau satu siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. sektor pertanian satu musim tanam;
b. sektor peternakan satu musim budidaya ternak;
c. sektor perikanan satu musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
d. Sektor Produksi lainnya satu siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
(4) Calon Penerima KUR mikro diluar Sektor Produksi hanya dapat menerima KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
Pasal 18
(1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
(2) Dalam hal calon Penerima KUR mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
Pasal 19
(1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
(2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR kecil:
a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai
dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
(5) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Kecil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 20
(1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan huruf e.
(2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
(5) Calon Penerima KUR kecil memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(6) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
(7) Calon Penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
Pasal 21
(1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Kecil.
(2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR Kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
Pasal 22
(1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
(2) Dalam hal calon Penerima KUR Kecil berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat SID atau SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
Pasal 23
(1) KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Suku Bunga/Marjin KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 24
Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin dan biaya penagihan (collection fee) KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA.
Pasal 25
(1) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagai berikut:
a. memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja INDONESIA yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS); dan
b. memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja INDONESIA baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau Tenaga Kerja INDONESIA yang bekerja secara perseorangan.
(3) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan tenaga kerja INDONESIA dan pekerja magang sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian/lembaga yang membina tenaga kerja.
(4) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
Pasal 26
(1) Besar pinjaman KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA disesuaikan dengan struktur biaya (cost stucture) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:
a. pengurusan dokumen jati diri;
b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
dan/atau
d. biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
(2) Nilai pinjaman KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.
(3) Dalam hal cost stucture (struktur biaya) tahun berjalan belum ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memerhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku.
Pasal 27
(1) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
(2) Tenaga Kerja INDONESIA difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
(3) Pencairan KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA dilakukan setelah tenaga kerja INDONESIA mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.
(1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil;
c. KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA; dan
d. KUR khusus.
(2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi.
(3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
(4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha
lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.
(5) Pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
(2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR mikro:
a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing–masing penerima.
(5) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR mikro tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 16
(1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama paling singkat 3 (tiga) bulan.
(4) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(5) KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
(6) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
(7) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP
Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
Pasal 17
(1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
(2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per musim tanam atau satu siklus produksi.
(3) Satu musim tanam atau satu siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. sektor pertanian satu musim tanam;
b. sektor peternakan satu musim budidaya ternak;
c. sektor perikanan satu musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
d. Sektor Produksi lainnya satu siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
(4) Calon Penerima KUR mikro diluar Sektor Produksi hanya dapat menerima KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
Pasal 18
(1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
(2) Dalam hal calon Penerima KUR mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
(1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
(2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR kecil:
a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai
dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
(5) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Kecil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
Pasal 20
(1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan huruf e.
(2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
(5) Calon Penerima KUR kecil memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(6) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
(7) Calon Penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
Pasal 21
(1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Kecil.
(2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR Kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
Pasal 22
(1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
(2) Dalam hal calon Penerima KUR Kecil berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat SID atau SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
(1) KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Suku Bunga/Marjin KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 24
Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin dan biaya penagihan (collection fee) KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA.
Pasal 25
(1) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagai berikut:
a. memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja INDONESIA yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS); dan
b. memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja INDONESIA baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau Tenaga Kerja INDONESIA yang bekerja secara perseorangan.
(3) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan tenaga kerja INDONESIA dan pekerja magang sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian/lembaga yang membina tenaga kerja.
(4) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
Pasal 26
(1) Besar pinjaman KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA disesuaikan dengan struktur biaya (cost stucture) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:
a. pengurusan dokumen jati diri;
b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
dan/atau
d. biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
(2) Nilai pinjaman KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.
(3) Dalam hal cost stucture (struktur biaya) tahun berjalan belum ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memerhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku.
Pasal 27
(1) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
(2) Tenaga Kerja INDONESIA difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
(3) Pencairan KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA dilakukan setelah tenaga kerja INDONESIA mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.
(1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.
(2) KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
(3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(4) Jangka waktu KUR khusus:
a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,
dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
(6) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
(7) Calon Penerima KUR khusus memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
(9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
(10) Mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan terkait KUR khusus komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, serta ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Khusus tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
(1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
(2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
a. MENETAPKAN kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penjaminan KUR;
b. melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing;
dan
e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
(3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui:
a. melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
c. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan
pendampingan usaha Penerima KUR di masing- masing wilayah.
(4) Penetapan cost structure (struktur biaya) di masing- masing sektor Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis penyaluran yang dikeluarkan oleh kementerian teknis dan/atau disepakati oleh para pihak.
(5) Dalam hal pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA:
a. Kementerian Ketenagakerjaan:
1. menerbitkan ketentuan struktur biaya (cost structure) Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA;
2. mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan
3. menerbitkan daftar Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi Penyalur KUR;
b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA:
1. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Tenaga Kerja INDONESIA dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
2. melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA kepada para pihak terkait; dan
3. memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan PPTKIS dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA.
Pasal 31
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
(2) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 32
(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang selanjutnya disebut Forum Pengawasan.
(2) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selaku koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA, dan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(4) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember.
(5) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(6) Forum Pengawasan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
Pasal 33
(1) Dalam hal laporan forum pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.
Pasal 34
Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL atau Non Performing Financing/NPF), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
Pasal 35
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
(2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 36
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.
(1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
(2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
a. MENETAPKAN kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penjaminan KUR;
b. melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing;
dan
e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
(3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui:
a. melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
c. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan
pendampingan usaha Penerima KUR di masing- masing wilayah.
(4) Penetapan cost structure (struktur biaya) di masing- masing sektor Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis penyaluran yang dikeluarkan oleh kementerian teknis dan/atau disepakati oleh para pihak.
(5) Dalam hal pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA:
a. Kementerian Ketenagakerjaan:
1. menerbitkan ketentuan struktur biaya (cost structure) Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA;
2. mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan
3. menerbitkan daftar Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi Penyalur KUR;
b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA:
1. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Tenaga Kerja INDONESIA dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
2. melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA kepada para pihak terkait; dan
3. memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan PPTKIS dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA.
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
(2) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang selanjutnya disebut Forum Pengawasan.
(2) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selaku koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA, dan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(4) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember.
(5) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(6) Forum Pengawasan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
Pasal 33
(1) Dalam hal laporan forum pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.
Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL atau Non Performing Financing/NPF), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
(2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 36
(1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.
(1) Penyalur KUR, Penjamin KUR, kementerian/lembaga teknis dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun petunjuk teknis penyaluran dan/atau pengawasan KUR.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian plafon sektoral, capaian plafon bank atau Lembaga Keuangan nonbank, serta kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.
(3) Penyalur KUR yang tidak mencapai target plafon penyaluran KUR di Sektor Produksi sebagaimana ditetapkan pada forum rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, akan diberikan pembinaan/sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pasal 38
(1) Penyalur KUR sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Perusahaan penjamin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(1) Segala perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini tetap berlaku serta mengikat para pihak sampai perjanjian kerja sama berakhir.
(2) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
(3) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kredit berakhir.
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini mulai berlaku, penggunaan istilah KUR Kecil sebagai pengganti istilah KUR Ritel yang berakibat hukum terhadap pengaturan KUR Ritel berlaku untuk KUR Kecil.
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1701) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
d. melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MENETAPKAN Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(4) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, MENETAPKAN Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran.
(9) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai penyalur KUR wajib:
a. mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah
memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MENETAPKAN Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, MENETAPKAN Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(7) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
(9) Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
(2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam penjaminan KUR; dan
c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3) Perusahaan yang berminat sebagai Penjamin KUR:
a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama online system dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR; dan
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a MENETAPKAN perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a.
(6) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c MENETAPKAN perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c.
(8) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(9) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a. (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(11) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
(12) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai penyalur KUR wajib:
a. mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah
memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MENETAPKAN Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, MENETAPKAN Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(7) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
(9) Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.
(2) KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
(3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(4) Jangka waktu KUR khusus:
a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,
dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
(6) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
(7) Calon Penerima KUR khusus memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
(8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
(9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
(10) Mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan terkait KUR khusus komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, serta ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Khusus tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.