PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Merupakan Kegiatan Utama Di Kawasan Ekonomi Khusus

PERMEN Nomor 10 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus MENETAPKAN bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAFTAR BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 1 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 3. Industri Pengolahan Karet 4. Logistik 5. Pariwisata 2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 3 Kawasan Ekonomi Khusus Palu 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Nikel dan Biji Besi 3. Industri Pengolahan Kakao 4. Industri Rumput Laut 5. Industri Pengolahan Rotan 6. Logistik 4 Kawasan Ekonomi Khusus Bitung 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Kelapa 3. Industri Pengolahan Perikanan 4. Industri Farmasi 5. Logistik NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 5 Kawasan Ekonomi Khusus Morotai 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Perikanan 3. Pariwisata 4. Logistik 6 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Logistik 3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Pengolahan Karet 5. Industri Petrokimia 6. Industri Energi 7 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 8 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 3. Industri Pengolahan Kayu 4. Logistik 9 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 10 Kawasan Ekonomi Khusus Sorong 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Nikel 3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu) 5. Logistik MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd DARMIN NASUTION