Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut. 2. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Data adalah data geospasial dan data nongeospasial. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 5. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH tentang Ketidaksesuaian. (2) Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (3) Pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud ayat (1) juga disertai dengan Data pendukung lainnya. (4) Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: a. jumlah penduduk; b. surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan Ketidaksesuaian; c. berita acara pengumpulan dan verifikasi Data pembentuk PITTI; dan d. data pendukung lainnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (5) Data pembentuk PITTI dan Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri secara langsung dan/atau tidak langsung melalui daring dalam format digital. (6) Data pembentuk PITTI dan Data pendukung lainnya yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi standar ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan Data pembentuk PITTI yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Penyusunan PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. verifikasi Data pembentuk PITTI; dan b. identifikasi Ketidaksesuaian. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pemeriksaan keabsahan, keakuratan, kelengkapan, dan muatan Data pembentuk PITTI. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara. (5) Identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Ketidaksesuaian dan permasalahan batas daerah; b. Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan; c. Ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut; dan d. ketidaksesuaian antara rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut. (6) Berdasarkan identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat melakukan perubahan daftar Data pembentuk PITTI yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (7) Hasil identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hasil telaah Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian. (8) Hasil telaah Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam PITTI Ketidaksesuaian. (9) PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Koreksi

Pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan: a. usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITTI Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9); dan b. hasil perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian.

Pasal 6

Koreksi

(1) Usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITTI Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri. (2) Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Data pembentuk PITTI dan telaah Ketidaksesuaian. (3) Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi. (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dilakukan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Ketentuan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Koreksi

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9