Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapidtrans…

Pasal 1

(1) Jumlah pinjama nuntuk mendukung Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara- Selatan sebesar JPY 125.237.000.000 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta yen Jepang). (2) Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. Pemerintah Pusat sebesar JPY 61.366.130.000 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu yen Jepang); dan b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar JPY 63,870,870,000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu Yen Jepang).

Pasal 1

Pasal 4

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan pinjaman dan pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan. (2) Koordinasi oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau penetapan peraturan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam rangka mendukung koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyiapkan dan menyusun: 1. kajian finansial yang komprehensif untuk menghitung nilai proyek yang akurat; 2. model bisnis yang dapat memperlihatkan keberlanjutan (suistainability) pembangunan dan pengoperasian layanan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksaan pembangunan dan penyelenggaraan Mass Rapid Transitdi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 4. jadwal rencana pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian program-program pembangunan transportasi umum dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 5

Koreksi

Seluruh dokumen yang telah ada dalam rangka pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman untuk membiayai pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus) tetap sah dan berlaku dan menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.

Pasal 6

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritasini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS, SOFYAN A.DJALIL Diundangkan di pada tanggal 20 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2015 tentang KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPIDTRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALURUTARA - SELATAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7