PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 2. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya. 3. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Penerima adalah Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak yang menerima gratifikasi. 6. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi. 7. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas gratifikasi. 8. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disebut UPG adalah fungsi atau unit yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 11. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB II

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (2) Setiap bentuk pemberian, penerimaan, penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan. (3) Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas: a. Penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan meliputi: 1. penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kits, sertifikat; dan 2. penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. b. Penerimaan yang terkait dengan tugas di luar kedinasan meliputi: 1. penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/doorprize, rabat/discount, voucher, point reward, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 2. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 3. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 4. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; 5. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dengan batas nilai paling tinggi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang; 6. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana paling tinggi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang; 7. pemberian hadiah antar sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun dan/atau promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang paling tinggi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 8. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan/atau 9. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilaksanakan oleh Menteri Koordinator. (2) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Koordinator membentuk UPG.

Pasal 4

Koreksi

(1) UPG terdiri atas: a. Pengarah; b. Pembina; c. Ketua; dan d. Anggota. (2) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Koordinator. (3) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. (4) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Kementerian Koordinator. (5) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat dan pejabat lainnya yang ditetapkan. (6) Untuk mendukung kelancaran tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG.

Pasal 5

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengarah UPG mempunyai fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembina UPG mempunyai fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dan Anggota UPG mempunyai fungsi: a. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK; b. penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara; c. diseminasi/sosialisasi kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya; d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Menteri Koordinator; e. evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan f. koordinasi dengan KPK.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi gratifikasi dalam bentuk uang/barang berapapun nilainya, honorarium, biaya perjalanan dinas yang menjadi beban instansi di luar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan, minuman, oleh- oleh dan buah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada UPG. (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini atau melalui surat elektronik dengan alamat: upg@maritim.go.id disertai bukti foto wujud gratifikasi. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPG paling lambat dilakukan 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya, ditolaknya, maupun diberikannya gratifikasi oleh Pegawai yang bersangkutan. (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. identitas pelapor terdiri atas nama dan alamat lengkap penerima gratifikasi serta nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi; b. jabatan pegawai penerima dan pemberi gratifikasi; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis dan bentuk gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima; f. hubungan antara penerima gratifikasi dengan pemberi gratifikasi; g. alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gratifikasi. (6) UPG wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) UPG wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi. (2) Setelah menerima laporan gratifikasi, UPG melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi. (3) UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan. (4) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif. (5) UPG memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan status gratifikasinya. (6) UPG menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan/atau bukti penyerahan barang ke KPK yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara. (7) UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK terhadap barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran yang disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

Pasal 9

(1) UPG berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap dalam bentuk tertulis maupun elektronik, mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi. (2) UPG melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Menteri Koordinator paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada KPK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIM PETUNJUK PENGISIAN: 1. Diisi nomor urut. 2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon, fasilitas, lainnya (tuliskan uraiannya). 3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga lainnya (tuliskan uraiannya). 4. Tuliskan tanggal bulan dan tahun pemberiaan/penerimaan. 5. Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan. 6. Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima. 7. Jelaskan hubungan dengan pemberi/penerima. 8. Jelaskan alasan pemberiaan/penerimaan/permintaan. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANDJAITAN NO PEJABAT PARAF 1 Sesmenko 2 Karo IH 3 Inspektur 4 Kabag Hukum FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI Kepada Yth. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor ........ Tahun …….. tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi, sebagai berikut: Nama : ……..………………............................................... Alamat : .......................................................................... Unit Kerja : …………………..…............................................... Jabatan : ……………………….............................................. Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: No Jenis Penerimaan Bentuk Penerimaan Waktu Penerimaan Perkiraan Nilai Nama dan Alamat Pemberi Hubungan dengan Pemberi Alasan Pemberian Ket. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)