PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

PERMEN Nomor 7 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 2. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik INDONESIA. 3. Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator adalah pembuatan Peraturan Menteri Koordinator yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. 4. Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. 5. Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah perencanaan program regulasi pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (tahun). 6. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator. 7. Kepala Biro Informasi dan Hukum adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator. (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Bagian Hukum dan Organisasi Biro Informasi dan Hukum, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi dan akademisi yang menguasai subtansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator. (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator disiapkan oleh pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dengan tembusan Biro Informasi dan Hukum. (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan, pokok materi yang diatur, dan soft copy Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 11

(1) Sekretaris Kementerian Koordinator meneruskan kepada Kepala Biro Informasi Hukum untuk melakukan telaahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Telaahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan b. penyesuaian sistematika dan teknik peRancangan atau penulisan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 12

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diketik di atas kertas berlogo burung garuda emas; b. bentuk menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; c. standar pengetikan Peraturan Menteri Koordinator dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram; 2. ukuran kertas dengan custome size (21 cm x 33 cm); 3. line spasing 1,5 (satu koma lima) dengan spasi before dan after 0 pt; 4. marjin dengan batas atas (top margin) 8 cm (untuk halaman pertama), 3 cm (untuk halaman kedua dan seterusnya), batas bawah (bottom margin) 2,5 cm, batas kiri (Left Margin) 2,5 cm, batas kanan (Right Margin) 2,5 cm; 5. pada halaman pertama tidak dicantumkan nomor halaman; 6. pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahuli dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi); 7. jenis huruf (bookman old style); 8. ukuran huruf 12; dan 9. lampiran Peraturan Menteri Koordinator yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa image atau PDF.

BAB III

PEMBAHASAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Sekretaris Kementerian Koordinator mengadakan rapat pembahasan. (2) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan mengikutsertakan: a. Pemrakarsa. b. Pimpinan Unit Eselon I. c. Instansi terkait, dan d. Perancang. (3) Selain yang diikutsertakan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dan Organisasi dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, dan/atau akademisi yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah dibahas diberikan paraf persetujuan seluruh peserta rapat pada setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator.

Pasal 15

(1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada pejabat eselon I atau eselon II dan/atau eselon III Pemrakarsa untuk memperoleh paraf pada setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator telah mendapatkan paraf persetujuan dari pejabat eselon I atau eselon II dan/atau eselon III Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Informasi dan Hukum membubuhkan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator. (3) Dalam hal Kepala Biro Informasi dan Hukum telah memberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Informasi dan Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator. (4) Sekretaris Kementerian Koordinator memberikan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator. (5) Kepala Biro Informasi dan Hukum menyiapkan konsep Memorandum Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator dengan melampirkan 2 (dua) naskah asli Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah dibubuhi paraf Sekretaris Kementerian Koordinator, Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Pemrakarsa.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20