PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

PERMEN Nomor 4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KOORDINATOR PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koreksi

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 4

Koreksi

(1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas: a. menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN dan perubahannya; b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN; c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN; d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN; e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada pimpinan; f. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan g. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 5

(1) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari. (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya Koordinator Pengelola LHKPN menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN. (3) Koordinator Pengelola LHKPN menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Administrator LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Kepala Bagian Kepegawaian Biro Umum Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas: a. melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN; dan c. melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

Koreksi

Pejabat Wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatannya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pejabat Wajib LHKPN yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK- B paling lambat 2 (dua) bulan setelah: a. mengalami mutasi atau promosi jabatan; b. mengakhiri jabatan atau pensiun; c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau d. menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.

Pasal 10

Pejabat Wajib LHKPN wajib membuat LHKPN dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, yang dikeluarkan secara resmi oleh KPK.

Pasal 11

Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan.

Pasal 12

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara: a. dikirimkan melalui koordinator pengelola (LHKPN); b. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

Laporan harta kekayaan Pejabat Wajib LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 14

Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah divalidasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Koordinator LHKPN Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Pengawas LHKPN.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19