PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

PERMEN Nomor 10 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka kegiatan: a. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral; b. seminar, lokakarya, workshop, simposium, dan konferensi internasional; c. pameran, promosi, dan expo; d. tugas belajar; dan e. pelatihan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. peningkatan dan penjajakan kerjasama di bidang kemaritiman; b. sesuai dengan agenda pertemuan yang telah disepakati; dan c. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian. (2) Penunjukan Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan: a. kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala prioritas; b. kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi, serta keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas; c. memiliki kompetensi dalam bahasa asing, khususnya kemampuan menggunakan salah satu dari 6 (enam) bahasa resmi Perserikatan Bangsa- Bangsa secara aktif; dan d. menguasai substansi dan relevansi antara kegiatan yang dilakukan dengan tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (3) Setiap orang yang ditunjuk sebagai Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. menyiapkan dan merumuskan posisi dan strategi suatu perundingan berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi, dalam bentuk kertas posisi, sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan/atau tugas khusus dari Menteri Koordinator; dan b. merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional. (4) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. adanya undangan resmi dari pihak penyelenggara; b. kegiatan yang diikuti berdampak positif terhadap bidang kemaritiman INDONESIA; dan c. sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi, serta keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. adanya keterangan mengenai sumber pendanaan selama tugas belajar; dan b. adanya konfirmasi dari negara/lembaga/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan tugas belajar di negara/lembaga/perguruan tinggi tersebut. (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. pelatihan tersebut mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan b. substansi pelatihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi kemaritiman.

Pasal 10

(1) Permohonan persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk pimpinan tinggi madya diajukan kepada Menteri Koordinator. (2) Permohonan persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pegawai dan/atau Pihak Lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 11

(1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melampirkan: a. surat usulan dari pimpinan tinggi madya pada setiap unit kerja yang memuat: 1. nama dan jabatan Pegawai yang diusulkan; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. maksud dan tujuan penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan urgensinya sesuai tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 4. kota dan negara tujuan; 5. tanggal dan jangka waktu penugasan; dan 6. sumber pendanaan. b. undangan, jika Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kegiatan seminar, lokakarya, workshop, simposium, konferensi internasional, pameran, promosi, dan/atau expo dilengkapi dengan penjelasan mengenai sumber dana dan urgensi menghadiri undangan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan jangka waktu persetujuan dari kementerian terkait.

Pasal 12

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disetujui, Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan ystem penolakan secara tertulis.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18