Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 90
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP SM SUMBER DAYA MANUSIA SM 01 Formasi ASN
01.01 Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan
01.02 Evaluasi Jabatan
01.03 Usulan Formasi
01.04 Alokasi Formasi SM 02 Penerimaan/Pengadaan ASN
02.01 Proses Penerimaan ASN - Seleksi ASN - Penetapan Kelulusan - Pengumuman Kelulusan
02.02 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
02.03 Surat Keputusan Kelulusan CASN Kolektif SM 03 Pengangkatan ASN
03.01 Pengangkatan CASN
03.02 Pengangkatan ASN
03.03 Pengangkatan Jabatan Manajerial
03.04 Pengangkatan Jabatan Non Manajerial SM 04 Mutasi Pegawai
04.01 Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/Pelaksana
04.02 Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas
04.03 Pencantuman gelar Akadmik
04.04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
04.05 Kenaikan Pangkat/Golongan
04.06 Peninjauan Masa Kerja
04.07 Berkas Tim Penilai Kinerja Tingkat II
04.08 Pengaktifan Kembali dari CLTN dan Hukuman Disiplin SM 05 Pembinaan Pegawai
05.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ( PPKP )
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
- Sasaran Kerja Pegawai
- Prestasi Kerja Pegawai
05.02 Pembinaan Disiplin dan Kode Etik
05.03 Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa SM 06 Pengembangan Pegawai
06.01 Pengembangan Kompetensi Jabatan M a n a j e r i a l
06.02 Pengembangan Kompetensi Jabatan Non Manajerial
06.03 Pengiriman Peserta Diklat
06.04 Beasiswa
06.05 Ujian Dinas dan Ujian Penyusaian Ijazah SM 07 Hukuman Disiplin
07.01 Tingkat Ringan
07.02 Tingkat Sedang
07.03 Tingkat Berat SM 08 Tata Usaha Kepegawaian
08.01 Data ASN
08.02 Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis)
08.03 Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri)
08.04 Daftar Hadir/Absensi Pegawai SM 09 Kesejahteraan Pegawai
09.01 Kesehatan
09.02 Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka)
09.03 Taspen
09.04 Cuti
09.05 Uang Duka Tewas
09.06 Pembekalan Purnabakti
09.07 Mutasi Keluarga
- Nikah
- Anak
- Cerai
- Kematian
- Kartu Suami
- Kartu Istri
09.08 Laporan Kekayaan (LP2P dan LHKPN) SM 10 Pembinaan Jabatan Non Manajerial
10.01 Jabatan Fungsional Umum
10.02 Jabatan Fungsional Tertentu
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP SM 11 Pemberhentian Pegawai
11.01 Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
11.02 Pemberhentian Karena Batas Usia Pensiun
11.03 Pemberhentian Karena Keuzuran/Kondisi Jasmani dan Rohani
11.04 Pemberhentian Karena Hilang
11.05 Pemberhentian Sementara
11.06 Pensiun Janda/Duda dan Anak SM 12 Berkas ASN
- Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
- Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
- Hasil Pengujian Kesehatan
- SK. Pengangkatan CASN
- SK. Pengangkatan ASN
- SK. Peninjauan Masa Kerja
- SK. Kenaikan Pangkat
- SK.Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian Dari Jabatan Struktural/Fungsional
- SK. Perpindahan Wilayah Kerja
- SK. Perpindahan Antar Instansi
- SK. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
- SK. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN
- SK. Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk
- SK. Penarikan Kembali dari Perbantuan /Dipekerjakan
- SK. Pemberian Uang Tunggu
- SK. Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara
- SK. Pengalihan ASN
- SK. Pemberhentian Sebagai ASN
- SK. Pemberhentian Sementara
- SK.Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara
- SK. Penempatan/Penarikan Pegawai
- SK. Pengangkatan pada Jabatan di Luar Instansi Induk
- SK. Pengaktifan Kembali Sebagai ASN
- SK. Pensiun
- SK. Penggantian Nama
- Surat Keterangan Pernyataan Hilang
- Surat Keterangan Kembalinya ASN Yang Dinyatakan Hilang
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
- Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- Akta Nikah/Cerai
- Akta Kelahiran
- Isian Formulir Pendataan Ulang ASN
- Berita Acara Pemeriksaan (termasuk Keputusan/ Rekomendasi Majelis Kode Etik)
- Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan.
- Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol
- Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
- Surat Izin Berpergian Keluar Negeri
- Surat Pertimbangan Status ASN
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- Ijazah/Sertifikat
- Pengembangan Karir ASN SM 13 Berkas Perseorangan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Negara lainnya SM 14 Organisasi Non Kedinasan
14.01 KORPRI
14.02 Dharma Wanita
14.03 Koperasi
OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.01 Organisasi Dan Tata Kerja
01.01 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
01.02 Evaluasi Kelembagaan
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Kelembagaan OT.02 Ketatalaksanaan
02.01 Standarisasi Sarana Kerja
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Standarisasi
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Sarana Kerja
02.02 Sistem, Prosedur Dan Metoda Kerja
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Rancangan Peraturan Menteri
02.03 Analisa Dan Uraian Jabatan
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Analisa Dan Uraian Jabatan OT.03 Reformasi Birokrasi
03.01 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Naskah-Naskah Yang Berkaitan DenganPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pmprb)
03.02 Zona Integritas (ZI)
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Zona Integritas (ZI)
03.03 Evaluasi Reformasi Birokrasi
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi OT.04 Instruksi Menteri
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Intruksi Menteri
HU HUKUM UMUM HU 01 Advokasi Hukum Litigasi dan Non Litigasi
01.01 Advokasi Hukum Litigasi
Naskah-naskah terkait administrasi persidangan (Surat Dinas, Nota Dinas) serta dokumen/naskah yang dibuat dalam rangka proses beracara (Relaas Panggilan, Gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, dll)
01.02 Advokasi Hukum Non Litigasi
Naskah/Dokumen yang memuat tentang administrasi perkara-perkara Non Litigasi (Surat Dinas, NotaDinas)
01.03 Pengaduan Hukum
Naskah/Dokumen yang memuat tentang tanggapan/ respon terhadap Pengaduan Hukum (Nota Dinas, Surat Dinas)
01.04 Bantuan Hukum
Naskah/Dokumen yang memuat tentang surat jawaban terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan (Nota Dinas, Surat Dinas)
01.05 Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
Naskah/Dokumen yang memuat tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Nota Dinas, Surat Dinas)
01.06 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Sistem
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Informasi Pelayanan Publik (Nota Dinas, Surat Dinas)
KU KEUANGAN KU 01 Pelaksanaan Anggaran
01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan
01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan,Surat Pengantar usulan revisi
01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP
PR PERENCANAAN PR 01 Program Dan Anggaran
01.01 Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program Kerja Dan Kegiatan, Dimulai Dari Pengumpulan Data, Pengolahan Sampai Dengan Penetapan
01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kebu tu ha n A n g g ara n
01.03 Pengelolaan Kebijakan Strategis
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Strategis PR 02 Evaluasi Dan Pelaporan
02.01 Evaluasi
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Evaluasi Program, Kinerja Dan Anggaran
02.02 Pelaporan
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Pelaporan Program, Kinerja Dan Anggaran PR 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Kelengkapan Data Dukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (Lakip)
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PR 04 Rapat Kerja
04.01 Dengan DPR
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Dengan DPR
04.02 Tingkat Kementerian
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Tingkat Kementerian
04.03 Tingkat Unit Utama (Rakernis)
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Kerja Tingkat Unit Utama
04.04 Rapat Pimpinan Dan Rapat Staf
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan Dan Rapat Staf PR 05 Sidang Kabinet
05.01 Sidang Kabinet Terbatas
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Terbatas
05.02 Sidang Kabinet Paripurna
Naskah-Naskah Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna KS Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan
01.01 Lembaga Tinggi Negara (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Tinggi Negara, baik dalam negeri, maupun luar negeri, seperti DPR/MPR, MA, BPK
01.02 Lembaga Pemerintah (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Pemerintah, baik dalam negeri, seperti Kementerian/Lembaga, maupun perwakilan pemerintah negara sahabat (bilateral, regional, dan multilateral), dan Organisasi Internasional.
01.03 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swasta, baik dalam negeri, maupun Organisasi Internasional Non Pemerintah.
01.04 Perguruan Tinggi/Sekolah (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kerja sama/berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah
01.05 Penyusunan Dokumen Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, hingga penandatanganan.
Pembahasan Naskah Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP proses penyusunan kerja sama.
Produk kerja sama (dalam negeri dan luar negeri)
Naskah/dokumen berupa produk hukum perjanjian kerja sama yang dihasilkan melalui proses penyusunan.
01.06 Permintaan dan Pengelolaan Data Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan permintaan dan pengelolaan data kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri
01.07 Audiensi/Kunjungan (Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga, Swasta,Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah)
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan fasilitasi audiensi/kunjungan dari dan/kepada Kementerian/Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta, Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah.
01.08 Kerjasama Pengelolaan Data Teknologi Informasi
Naskah/dokumen Kerjasama di bidang Teknologi Informasi
01.09 Pemantauan dan Evaluasi
Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kegiatan pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama, baik dalam negeri, maupun luar negeri.
01.10 Administrasi Kerja Sama
- Pajak, Hibah, Izin Tenaga Asing
Naskah/dokumen yang memuat tentang permohonan izin tenaga asing, fasilitasi perpajakan dalam kerangka kerja sama teknik, serta pengelolaan data hibah sebagai pertanggungjawaban dari suatu perjanjian kerja sama.
HS KEHUMASAN HS 01 Informasi dan Komunikasi
01.01 Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial)
01.02 Sosialisasi dan Diseminasi
01.03 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
01.04 Peliputan
01.05 Konferensi Pers
01.06 Siaran Pers HS 02 Dokumentasi
02.01 Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial)
- Film, Foto
- Video Grafis
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
- Narasi Tunggal Media Massa Elektronik
- Info Grafis (Poster, Banner)
- Surat Penyerahan (Bingkai Foto, dll)
- Konten Video Revolusi Media Digital
- Konten Media Sosial (You tube, Twitter, IG)
02.02 Rekapitulasi Pemberitaan HS 03 Kepustakaan
03.01 Akusisi
- Pembelian
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/pengadaan bahan pustaka mulai dari seleksi, proses pengadaan, hingga penyerahan hasil pengadaan ke bagian pengolahan bahan pustaka.
- Hadiah
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hadiah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hadiah, hingga penyerahan hasil hadiah ke bagian pengolahan bahan pustaka.
- Hibah
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hibah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hibah, hingga penyerahan hasil hibah ke bagian pengolahan bahan pustaka.
- Tukar Menukar
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar bahan pustaka mulai dari seleksi, proses tukar menukar, hingga penyerahan hasil tukar menukar bahan pustaka ke bagian pengolahan bahan pustaka.
- Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
Naskah yang berkaitan dengan pendistribusian bahan pustaka surplus mulai dari seleksi, proses pendistribusian, hingga penyerahan bahan pustaka surplus ke pihak penerima.
- Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk)
Naskah yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan bahan pustaka dalam buku induk
03.02 Pengolahan Bahan Pustaka
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan yang meliputi pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, pasca katalogisasi, verifikasi bahan pustaka, pemasukan data ke pangkalan data, penyusunan, pengendalian dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek, serta penyiapan akses layanan informasi ke pemustaka.
- Klasifikasi dan Tajuk Subyek
- Katalogisasi
- Abstrak Bahan Pustaka
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
03.03 Pangkalan Data Koleksi
Naskah yang berkaitan dengan data koleksi perpustakaan
03.04 Layanan Perpustakaan
Keanggotaan
Naskah yang berkaitan dengan data keanggotaan perpustakaan.
Sirkulasi
Naskah yang
berkaitan
dengan
kegiatan peminjaman, engembalian, statistik, dan laporan bahan pustaka.
Referensi
Naskah yang berkaitan dengan layanan koleksi referensi.
Alih Bahasa
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih bahasa.
Kerja Sama Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja sama antar lembaga maupun keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi profesi.
Pengembangan TI Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan website perpustakaan, kemas ulang informasi dalam format multimedia, pengembangan aplikasi perpustakaan, dan pengembangan pangkalan data digital
Penyiangan Bahan Pustaka
03.05 Preservasi Bahan Pustaka
- Perawatan Bahan Pustaka
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan pustaka.
- Perbaikan Bahan Pustaka
Naskah yang
berkaitan
dengan
kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perbaikan bahan pustaka.
- Penjilidan
Naskah yang
berkaitan
dengan
kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam penjilidan bahan pustaka.
- Reproduksi Foto
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi foto ke dalam bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanannya.
03.06 Pengembangan Perpustakaan
Standar Nasional Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional perpustakaan khusus.
Pedoman Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman perpustakaan khusus.
Akreditasi Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan kelengkapan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP permintaan atau pemberian akreditasi perpustakaan.
Pengkajian Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perpustakaan, mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrument penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, hingga pencetakan hasil kajian.
Promosi Perpustakaan (publikasi, pameran, dsb)
Naskah yang berkaitan dengan promosi perpustakaan.
03.07 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan diklat serta kerja sama dengan instansi lain
03.08 Tenaga Perpustakaan
Sertifikasi Tenaga Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan.
Pembinaan Tenaga Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan, bimbingan teknis tim penilai pustakawan, dan pengembangan profesi pustakawan (seminar, workshop, dsb).
Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pustakawan.
TI TEKNOLOGI DAN INFORMASI TI 01 Pengamanan Data
- Kuesioner
- Data Pendukung
- Analisis TI 02 Pengamanan Jaringan
- Pemeliharaan Jaringan
- Audit Jaringan
- Laporan Hasil Audit TI 03 Standarisasi
03.01 Standarisasi Teknologi dan Informasi
Penyusunan Regulasi Standarisasi Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Standar Operasional Prosedur
03.02 Implementasi Aplikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perencanaan Komite TIK, Aplikasi Sada, Digital Signature, Sertifikat Elektronik
03.03 Implementasi Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Situs internet, Portal Internet dan Surat Elektronik
03.04 Uji Coba Infrastruktur TI 04 Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi
04.01 Penyusunan Program Perencanaan Teknologi dan Informasi
Perencanan server Perencanaan jaringan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
04.02 Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Informasi
Pengembangan Data Center Pengembangan Server
04.03 Pengembangan Aplikasi
Pengembangan aplikasi di lingkungan Kementerian
04.04 Pengembangan Database, Situs Internet, dan Surat Elektronik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan database, situs internet, dan surat elektronik TI 05 Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi
05.01 Pengelolaan Jaringan
05.02 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi
05.03 Pengelolaan Database
05.04 Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surat Elektronik
05.05 Pengelolaan Aplikasi
05.06 Pengelolaan Alat Pendukung TI 06 Layanan Sistem Teknologi dan Informasi
06.01 Layanan Keluhan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan LPSE
06.02 Tindak Lanjut Keluhan
06.03 Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan
- Keluhan tentang semua bidang - Komputer rusak - Printer rusak - Wifi tidak aktif
06.04 - Evaluasi
- Hasil evaluasi TI
UM UMUM UM 01 Ketatausahaan
01.01 Persuratan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
01.02 Ucapan Terima Kasih/Ucapan Selamat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan Terima Kasih/Ucapan selamat di lingkungan Internal dan Eksternal UM 02 Kearsipan
02.01 Pemindahan Arsip
- Berita Acara Pemindahan
- Daftar Arsip Yang Dipindahkan
02.02 Pemusnahan Arsip - SK Tim Pemusnahan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip Yang Dimusnahkan - Rekomendasi/Pertimbangan - Surat Keputusan Pemusnahan
02.03 Penyerahan - SK Tim Penyerahan - Berita Acara Penyerahan - Daftar Arsip Yang Diserahkan UM 03 Kerumahtanggaan
03.01 Penggunaan Ruang dan Peralatan Kantor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan ruang dan peralatan kantor
03.02 Penggunaan dan Penghunian Rumah Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan penghunian rumah negara
03.03 Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas
03.04 Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Elektronik serta Mesin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan barang elektronik serta mesin
03.05 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Area Kantor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan gedung dan bangunan serta area kantor
03.06 Pemeliharaan Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan alat kesehatan
03.07 Perjalanan Dinas (Dalam Negeri/Luar Negeri)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan dinas
03.08 Penghematan Energi dan air Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghematan energi dan air UM 04 Keprotokolan
04.01 Penyelenggaraan Upacara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelanggaran kegiatan Upacara Nasional
04.02 Pelayanan Tamu, Acara Kedinasan, Jamuan, dan Ramah Tamah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan, dan ramah tamah
04.03 Daftar Nama Pejabat dan Alamat
Naskah-naskah yangberkaitan dengan penyampaian informasi terkait dengan daftar nama pejabat dan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP alamat UM 05 Pengamanan
05.01 Pengamanan Personil (VVIP/VIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan personil VVIP/VIP
05.02 Pengamanan Lingkungan, Fisik dan Instalasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, fisik, dan instalasi
05.03 Pengamanan Dokumen dan Informasi Rahasia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan dokumen dan informasi rahasia
05.04 Laporan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengamanan di lingkungan unit kerja
05.05 Laporan Kejadian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kejadian di lingkungan unit kerja
05.06 Bantuan Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan bantuan pengamanan UM 06 Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan
06.01 Layanan Keagamaan dan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan rohaniawan, undangan kegiatan ceramah keagamaan, permohonan narasumber ceramah keagamaan, serta kegiatan keagamaan lainnya.
06.02 Layanan Kesehatan Jasmani Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jasmani seperti pelaksanaan senam pagi, permintaan instruktur senam pagi, SK Intrukstur Senam.
06.03 Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan medis.
KU KEUANGAN KU 01 Pelaksanaan Anggaran
01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan
01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan,Surat Pengantar usulan revisi
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP KU 02 Tata Usaha Keuangan
02.01 Pedoman dan Petunjuk Administrasi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan seperti Tata Cara Pengelolaan Hibah, Tata Cara Pengelolaan Rekening Pemerintah, Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Fungsi dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Penyelesaian Kerugian Negara, SOP Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Revisi Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Laporan Hibah, SOP Daftar Piutang Negara, SOP Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara, SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian Nihil (SPM – GUP Nihil) /Tambahan Uang Persediaan Nihil (TUP Nihil), SOP Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, dll.
02.02 Penatausahaan Hibah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hibah seperti hibah luar negeri dan dalam negeri, rekonsiliasi hibah, tindak lanjut hasil rekonsiliasi hibah, Pembinaan dan Monitoring hibah.
02.03 Pejabat Perbendaharaan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pembinaan dan Monitoring Pejabat Perbendaharaan Negara.
02.04 Penyelesaian Kerugian Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara.
02.05 Penatausahaan Rekening Pemerintah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara.
KU 03 Perbendaharaan
03.01 Dokumen Pertanggungjawaban Belanja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja seperti Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Kuitansi, Pengeluaran Real, SPD,
03.02 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran permintaan belanja dari BPP
03.03 LPJ Bendahara Pengeluaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran dan BPP
03.04 LPJ Bendahara Penerimaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pendapatan bendahara penerimaan
03.05 Penerimaan Negara Pajak
KU 04 Akuntansi dan Pelaporan
04.01 Laporan Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Representasi Manajemen.
04.02 Rekonsiliasi dan Data Laporan Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi (pencocokan data) komponen Laporan Keuangan secara intra (dengan pihak internal) maupun extra (dengan pihak eksternal) berupa Berita Acara Rekonsiliasi, laporan kegiatan; serta naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Data;
Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
04.03 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan
PB BARANG MILIK NEGARA PB 01 Perencanaan Barang Milik Negara
01.01 Usulan Rencana Kebutuhan BMN
01.02 Rencana Kebutuhan BMN Kementerian
01.03 Hasil Analisis Kebutuhan BMN
01.04 Rencana Kebutuhan Aset Berwujud
01.05 Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud PB 02 Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan Pengadaan)
02.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
a. Pengadaan Barang Persediaan (habis pakai)
b. Pengadaan Barang Bukan Persediaan
c. Pengadaan Jasa Lainnya
d. Pengadaan Jasa Konsultasi
e. Pengadaan Teknis Aset Tetap (Tanah)
f. Pengadaan Aset Tidak Berwujud (Software)
g. Pengadaan Sewa
h. Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin
i. Pekerjaan Konstruksi (Bangunan)
02.02 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa
02.03 Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
02.04 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
02.05 Laporan Pengadaan Barang/Jasa
02.06 Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
02.07 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian
02.08 Pendistribusian Barang Milik Negara PB 03 Penetapan Status dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN)
03.01 Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
a. Berkas Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain
b. SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
c. Berkas Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
d. Berkas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
e. Berkas Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
f. Berkas Alih Fungsi Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
03.02 Pemanfaatan Barang Milik Negara Berkas permohonan, SK dan tindak lanjut Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI)
03.03 Pengamanan dan Pemeliharaan
a. Dokumen Permasalahan Barang Milik Negara
b. Berkas Pengamanan dan Pemeliharaan (SK Tim dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah)
c. Laporan Data Tanah
03.04 Rumah Negara
a. Berkas Permohonan Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
b. SK Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
c. Surat Pembatalan Ijin Penghunian Rumah Negara
d. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PB 04 Penatausahaan Barang Milik Negara
04.01 Pencatataan Barang Milik Negara
04.02 Inventarisasi
04.03 Opname fisik
04.04 Rekonsiliasi data Barang Milik Negara
04.05 Pengawasan dan Pengedalian BMN
04.06 Laporan Barang Milik Negara PB 05 Pemindahtanganan dan Penghapusan
05.01 Penjualan
05.02 Tukar Menukar
05.03 Hibah
05.04 Pemusnahan
05.05 Penghapusan PW PENGAWASAN
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PW 01 Perencanaan
01.01 Kebijakan Pengawasan
01.02 Perjanjian Kinerja
01.03 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
01.04 Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)
01.05 Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)
01.06 Ikhtisar Hasil Pengawasan PW 02 Pelaksanaan Pengawasan
02.01 Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi
02.02 Audit Tujuan Tertentu/Khusus
02.03 Pemantauan/Monitoring - Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK RI) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik INDONESIA (BPKP RI) - Ombudsman Republik INDONESIA (ORI) - Inspektorat
02.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll PW 03 Pelaporan
03.01 Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan
Dalam Negeri
Luar Negeri
03.02 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus)
03.03 Pemantauan/Monitoring Badan Pemeriksan Keuangan (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik INDONESIA (BPKP RI),Ombudsman Republik INDONESIA (ORI), Inspektorat
03.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll
03.05 Ombudsman Republik INDONESIA (ORI)
03.06 Inspektorat PW 04 Tindak Lanjut
04.01 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
04.02 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus
04.03 Tindak Lanjut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik INDONESIA (BPKP RI), BPK RI, Inspektorat PW 05 Tindak Lanjut
05.01 Reviu
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
05.02 Tindak Lanjut Reviu PW 06 Tindak Lanjut Pengaduan
06.01 Whistle Blowing System (WBS)
06.02 Gratifikasi
06.03 Pengaduan Tertulis Kepada Inspektorat
06.05 Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara Online Rakyat)
06.06 Pengaduan Ombusman PW 07 Tindak Lanjut Atensi dan Telaahan
07.01 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti
07.02 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti
07.03 Daftar nama pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/daftar cela
B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP HK HUKUM HK 01 Administrasi Hukum
01.01 Naskah-naskah terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata kelola administrasi hukum
01.02 Naskah- naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola administrasi hukum HK 02 Pemanfaatan, Pemberdayaan, Dan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
02.01 Naskah -naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual;
02.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual HK 03 Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
03.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang materi hukum dan keadilan restoratif.
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP
03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materi hukum dan keadilan restoratif.
HK 04 Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum
04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum
04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum HK 05 Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Litigasi
05.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang undangan dan litigasi
05.02 Naskah-naskah terkait Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan dan litigasi
HM Hak Asasi Manusia HM 01 Kebijakan Hak Asasi Manusia
01.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan hak asasi manusia.
01.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan hak asasi manusia.
HM 02 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
02.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat
02.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat HM 03 Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
03.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan dan kerja sama hak asasi manusia
03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan kerja sama hak asasi manusia HM 04 Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan
04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan HM 05 Pendidikan Hak Asasi Manusia
05.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan hak asasi manusia
05.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan hak asasi manusia IP Imigrasi dan Pemasyarakatan IP 01 Tata Kelola Keimigrasian
01.01 Naskah-naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola keimigrasian;
01.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keimigrasian IP 02 Strategi Pelayanan Keimigrasian
02.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pelayanan keimigrasian;
02.02 Naskah-nakakh terkait analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pelayanan keimigrasian IP 03 Tata Kelola Pemasyarakatan
03.01 Naskah-naskah penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola pemasyarakatan
03.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemasyarakatan.
IP 04 Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
04.01 Naskah-naskah terkait sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pelayanan pemasyarakatan;
04.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pelayanan pemasyarakatan IP 05 Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
05.01 Naskah-naskah terkait penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan
05.02 Naskah-naskah terkait pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA , IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KLASIFIKASI PENCIPTA ARSIP
A. KODE MENTERI DAN WAKIL MENTERI MKH = MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN WKH = WAKIL MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
B. KODE PIMPINAN TINGGI MADYA SES = SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN SAM = STAF AHLI MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN SKM = STAF KHUSUS MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN ITR = INSPEKTORAT DHK = DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DHM = DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DIP = DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN
C. KODE PIMIPINAN TINGGI PRATAMA
1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR SES.1 = BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM SES.2 = BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA SES.3 = BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI SES.4 = BIRO UMUM DAN KEUANGAN
2. DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DHK.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI HUKUM DHK.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA ADMINISTRASI HUKUM DHK.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DHK.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI MATERI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF DHK.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI BUDAYA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI HUKUM DHK.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LITIGASI
3. DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DHM.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DHM.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KEBIJAKAN HAM DHM.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DHM.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN KERJA SAMA HAM DHM.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMAJUAN HAK KELOMPOK RENTAN DHM.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENDIDIKAN HAM
4. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN DIP.1 = SEKRETARIAT DEPUTI KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN DIP.2 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA KEIMIGRASIAN DIP.3 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN KEIMIGRASIAN DIP.4 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI TATA KELOLA PEMASYARAKATAN DIP.5 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI STRATEGI PELAYANAN PEMASYARAKATAN DIP.6 = ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KERJA SAMA KELEMBAGAAN KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN
D. KODE MASALAH FASILITATIF SM = SUMBER DAYA MANUSIA OT = ORGANISASI DAN TATA LAKSANA HU = HUKUM UMUM PR = PERENCANAAN KS = KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA/ ORGANISASI HS = KEHUMASAN TI = TEKNOLOGI DAN INFORMASI UM = UMUM KU = KEUANGAN PB = BARANG MILIK NEGARA PW = PENGAWASAN
E. KODE MASALAH SUBTANTIF HK = HUKUM HM = HAM IP = IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA