Koreksi Pasal 30

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2025 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Œ HANIF FAISOL NUROFIQ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT RENCANA PROGRAM ADIWIYATA A. Rencana Program Adiwiyata 4 (Empat) Tahunan No. Pemetaan (Potensi dan Tantangan) Rencana Program Adiwiyata Potensi lingkungan hidup Sekolah Tantangan lingkungan hidup Sekolah Aksi dan Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Target capaian kegiatan Penanggung jawab Sumber Pembiayaan Pihak yang terlibat Tahun (....s.d...) 1 2 3 4 Perubahan Perilaku Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup KEPALA SEKOLAH, ttd (nama terang) B. Rencana Program Adiwiyata Tahunan No. Pemetaan (Potensi dan Tantangan) Rencana Program Adiwiyata Potensi lingkungan hidup Sekolah Tantangan lingkungan hidup Sekolah Aksi dan Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan (Tahun Ajaran) Target Capaian Kegiatan Penanggung jawab Sumber Pembiayaan Pihak yang terlibat 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 Perubahan Perilaku Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup KEPALA SEKOLAH, ttd (nama terang) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah adiwiyata yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang Program Adiwiyata, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Menteri/Kepala Badan atau Gubernur atau Bupati/Wali kota) tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata (Mandiri atau Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun ...; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negar Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang Program Adiwiyata; 5. Keputusan (Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama atau gubernur atau bupati/wali kota) Nomor ... tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata (pusat atau provinsi atau kabupaten/kota); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN ... KESATU : MENETAPKAN sebagai sekolah adiwiyata (mandiri atau nasional atau provinsi atau kabupaten/kota) Tahun ... kepada sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini. KEDUA : Keputusan (Menteri/Kepala Badan atau Bupati/Wali kota atau Gubernur) ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI ATAU NASIONAL) TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL) TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KABUPATEN/KOTA NO. PROVINSI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI ... TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI ... TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KECAMATAN NO. KABUPATEN/KOTA GUBERNUR (Nama Provinsi) ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KECAMATAN BUPATI/WALI KOTA (Nama Kabupaten/Kota) ttd Nama MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT PIAGAM A. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA B. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL ATAU MANDIRI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ