Koreksi Pasal 14

(1) Sekretaris jenderal berdasarkan rekomendasi kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3): a. untuk PNS calon Tugas Belajar Dibiayai dalam negeri, MENETAPKAN keputusan Menteri mengenai Tugas Belajar Dibiayai yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama Menteri dengan tembusan kepada Menteri, kepala Badan, Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra; dan b. untuk PNS calon Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri, mengusulkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (2) Dalam hal usulan persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui, ditetapkan Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri dengan keputusan Menteri yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama Menteri dengan tembusan kepada Menteri, kepala Badan, Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra, dan perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar. (3) Dalam hal usulan persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disetujui, sekretaris jenderal menyampaikan penolakan usulan perjalanan dinas luar negeri kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dengan tembusan kepala Badan.