Koreksi Pasal 13
PERMEN Nomor 9 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Teks Saat Ini
(1) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengajukan permohonan Tugas Belajar Dibiayai kepada kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
a. surat pernyataan dan permohonan melanjutkan pendidikan tinggi yang dibuat menggunakan form 4 dan form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. surat perjanjian Tugas Belajar Dibiayai yang telah ditandatangani PNS calon Tugas Belajar Dibiayai dan disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang dibuat menggunakan form 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. surat pernyataan yang dibuat menggunakan form 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang memuat:
1. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
3. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
4. tidak dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang atau oleh tim pembinaan etika dan disiplin PNS Kementerian;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. tidak sedang dalam proses perkara pidana atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
7. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
8. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai; dan
9. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
d. surat keterangan diterima atau lulus seleksi dari perguruan tinggi;
e. surat akreditasi perguruan tinggi dari Lembaga Akreditas Perguruan Tinggi dan surat akreditasi program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri;
f. surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengenai akreditasi perguruan tinggi, bagi Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri;
g. surat jaminan pembiayaan dari pemberi biaya beserta rincian pembiayaan bagi Tugas Belajar Dibiayai; dan
h. surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
(2) Kepala Badan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Tugas Belajar Dibiayai yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan sesuai,
kepala Badan menyampaikan rekomendasi Tugas Belajar Dibiayai kepada sekretaris jenderal dengan tembusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul.
(4) Rekomendasi Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
a. identitas pegawai;
b. unit organisasi pegawai;
c. jenjang pendidikan yang akan ditempuh;
d. program studi yang akan diambil;
e. penempatan perguruan tinggi;
f. jangka waktu pendidikan; dan
g. pembiayaan.
(5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, kepala Badan menyampaikan kembali dokumen usulan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul dengan tembusan sekretaris jenderal.
Koreksi Anda