Koreksi Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Konservasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Konservasi.