Koreksi Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Instansi Pembina mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perikanan. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai fungsi: a. penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan; b. pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; c. fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan; d. fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan; dan e. penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional. (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas: a. penyusunan programa dan rencana kerja Penyuluhan Perikanan; b. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan; c. peningkatan akses teknologi dan informasi; d. penyusunan dan menerapkan metode dan materi Penyuluhan Perikanan; e. fasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan; f. fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan; g. peningkatan kesadaran pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan h. evaluasi dan pelaporan dampak Penyuluhan Perikanan.