Koreksi Pasal 46

(1) PPID Kementerian dapat melakukan pengubahan status Informasi yang dikecualikan. (2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan persetujuan dari atasan PPID Kementerian. (3) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi yang dikecualikan. (4) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk keputusan pengubahan status Informasi yang dikecualikan. (5) Ketentuan mengenai format keputusan pengubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.