Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang BESARAN, PE...

Pasal 2

(1) Terhadap jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari: a. pelabuhan perikanan; b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi; c. pemeriksaan/pengujian laboratorium; d. pendidikan kelautan dan perikanan; e. sertifikasi; f. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi; g. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan h. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Pasal 3

(1) Jenis PNBP dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pelayanan tambat dan labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan; dan b. pelayanan kebersihan. (2) Jenis PNBP dari Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pelayanan penggunaan peralatan dan mesin pada penggunaan gudang beku (cold storage); dan b. pelayanan penggunaan transportasi pada penggunaan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan. (3) Jenis PNBP dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/ penyakit ikan yang meliputi: 1) pemeriksaan hama; 2) analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit; 3) analisis/identifikasi/pemeriksaan jamur (metode konvensional) dengan uji rangkap; 4) analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional; 5) analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri dengan kit; 6) pemeriksaan sampel ikan lengkap (parasit, bakteri, dan jamur); 7) analisis/identifikasi/pemeriksaan darah; 8) analisis/identifikasi/pemeriksaan metode histologi; 9) analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode imunologi; 10) analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan); dan 11) analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode sekuensing. b. pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang meliputi: 1) uji mikrobiologi produk hasil perikanan; 2) residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontaminan; 3) uji organoleptik; 4) uji hayati; dan 5) analisis proksimat. (4) Jenis PNBP dari pendidikan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya Pendidikan di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4. (5) Jenis PNBP dari sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan yang terdiri atas: a. sertifikasi produk; b. surat persetujuan penggunaan tanda SNI; dan c. surveilan sertifikasi produk. (6) Jenis PNBP dari tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan dan sarana yang dibawa. (7) Jenis PNBP dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menetap di laut; b. pemanfaatan ruang untuk kabel bawah laut; dan c. pemanfaatan ruang untuk pipa bawah laut. (8) Jenis PNBP dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas: a. kegiatan wisata bahari; b. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) nonproduk (pelayanan); c. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap; d. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; e. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangbiakan; f. surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya; g. rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri; dan h. kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi yang meliputi: 1) pemanfaatan ruang perairan saat pembangunan anjungan sampai radius 500 (lima ratus) meter; dan 2) pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 (lima ratus) meter.

Pasal 4

Koreksi

Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Rp0,00 (nol rupiah); b. 25% (dua puluh lima persen); atau c. 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 3 ayat (7), dan Pasal 3 ayat (8). (2) Tarif 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (8) huruf f, dan Pasal 3 ayat (8) huruf g. (3) Tarif 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf e.

Pasal 8

(1) Tarif 50% (lima puluh persen) atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf e dikenakan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil. (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan karakteristik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Rp0,00 (nol rupiah); b. 25% (dua puluh lima persen); atau c. 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP dari pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan terhadap: a. kapal perikanan yang terdiri atas: 1) kapal latih perikanan; dan 2) kapal penelitian/eksplorasi perikanan, yang tidak diusahakan. b. kapal perikanan dan kapal nonperikanan yang dalam proses hukum; dan c. kapal milik pemerintah atau kapal negara yang tidak diusahakan. (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP dari Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan terhadap: a. ikan milik pemerintah; dan/atau b. ikan sitaan yang dalam proses hukum. (3) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan yang dikeluarkan dan/atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik INDONESIA dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. (4) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya Pendidikan di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan untuk Taruna. (5) Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan: a. tidak mampu secara ekonomi; b. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan kecil; c. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pembudi daya ikan kecil; d. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pengolah ikan kecil; e. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pemasar hasil perikanan kecil; dan/atau f. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai petambak garam kecil. (6) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dikenakan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil. (7) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan karakteristik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dikenakan terhadap: a. kegiatan pemanfaatan ruang laut yang merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; atau b. kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a dikenakan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang memiliki penghasilan yang tidak lebih dari upah minimum provinsi. (10) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) nonproduk (pelayanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b dikenakan kepada: a. badan usaha milik negara yang melaksanakan proyek strategis nasional; b. pembudi daya ikan kecil; dan c. pembudi daya ikan, diberlakukan sampai dengan masa tanggap darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selesai. (11) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c dikenakan kepada pembudi daya ikan kecil yang memiliki penghasilan tidak lebih dari upah minimum provinsi. (12) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf d dikenakan untuk lembaga penelitian pemerintah. (13) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas perizinan berusaha terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf e dikenakan untuk Wajib Bayar dengan tujuan nonkomersial. (14) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf f dan rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf g dikenakan kepada Wajib Bayar untuk pengangkutan dengan tujuan nonkomersial. (15) Tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) terdiri atas: a. penelitian dan pengembangan; b. pameran bertujuan edukasi; dan c. konservasi. (16) Tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan dengan ketentuan: a. 2 (dua) ekor, 2 (dua) piece, atau 2 (dua) kilogram untuk tujuan konservasi dalam sekali pengangkutan; b. 2 (dua) ekor atau 2 (dua) piece bagi masing-masing jenis ikan untuk tujuan pameran bertujuan edukasi dalam sekali pengangkutan; dan/atau c. disesuaikan dengan permohonan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. (17) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf h dikenakan kepada Wajib Bayar untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. (18) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dievaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6 ayat (8) huruf a, Pasal 6 ayat (9), Pasal 6 ayat (10), Pasal 6 ayat (12), Pasal 6 ayat (13), Pasal 6 ayat (14), Pasal 6 ayat (17), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 8 dilaksanakan dengan cara Wajib Bayar atau instansi yang berwenang mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab pengelola PNBP/kepala satuan kerja atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (2) Pengenaan tarif atas jenis PNBP dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan pada saat Wajib Bayar mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik kepada petugas karantina ikan. (3) Penanggung jawab pengelola PNBP/kepala satuan kerja atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab pengelola PNBP/Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sesuai, penanggung jawab pengelola PNBP/kepala satuan Kerja atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, penanggung jawab pengelola PNBP/kepala satuan kerja atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan pengenaan tarif. (7) Bentuk dan format: a. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 1; dan b. surat persetujuan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat penolakan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan Form 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan dengan cara Taruna mengajukan surat permohonan kepada pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali Taruna. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Taruna yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a harus melampirkan persyaratan: a. surat pernyataan Taruna yang tidak mampu secara ekonomi yang diketahui oleh lurah atau kepala desa domisili asal; b. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali; dan c. fotokopi Kartu Keluarga. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan dibawah upah minimum regional setempat. (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, dan/atau petambak garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf f harus melampirkan surat pernyataan pekerjaan yang disahkan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota setempat yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah awal tahun ajaran/akademik baru berlangsung.

Pasal 11

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian menerbitkan surat persetujuan pengenaan tarif. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, pimpinan Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat penolakan pengenaan tarif. (4) Bentuk dan format: a. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) menggunakan Form 3; b. surat pernyataan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (5) menggunakan Form 4; dan c. surat persetujuan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Form 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian melaporkan pelaksanaan pemberian pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bagi Taruna kepada kepala badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan setiap akhir tahun ajaran/akademik.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13