Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah upaya dalam mendorong para pelaku usaha untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya agar mampu bersaing secara nasional dan global. 2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. 5. Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah proses pemetaan dan/atau proses pengamatan pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.