Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 41

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BENTUK DAN FORMAT PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BULAN ... TAHUN ... NAMA : ... NIP : ... JABATAN : ... KELAS JABATAN : ... TOTAL TUNJANGAN KINERJA : Rp... PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA Tunjangan Kinerja Statis (40%) : Rp... Perolehan Hukuman Disiplin : ... Potongan : (-) Rp... Tunjangan Kinerja Dinamis (60%) : Rp... terdiri dari: Kinerja (40%) Nilai Kinerja : ... Potongan : (-) Rp... Disiplin Presensi (20%) Nilai Disiplin Presensi : ... Potongan : (-) Rp... TOTAL PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA (+/-) Rp... JUMLAH TUNJANGAN KINERJA DITERIMA BULAN INI Rp... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORM A BENTUK DAN FORMAT DAFTAR NOMINATIF TUNJANGAN KINERJA BULAN … KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT ORGANISASI ESELON I : … UNIT ORGANISASI ESELON II/UNIT PELAKSANA TEKNIS: … NO. NAMA NIP NAMA JABATAN KELAS JABATAN JUMLAH TUNJANGAN KINERJA MENURUT TARIF POTONGAN TUNJANGAN KINERJA STATIS DAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA JUMLAH TUNJANGAN KINERJA SETELAH PEMOTONG AN PAJAK TUNJANGAN KINERJA JUMLAH TUNJANGAN KINERJA SETELAH DITAMBAHKAN TUNJANGAN KINERJA PAJAK POTONGAN PPH. PASAL 21 JUMLAH TUNJANGAN KINERJA DITERIMA NOMOR REKENING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6-7+8) 10 11 (9+10) 12 (10) 13 (11-12) 14 1. Nama … 2. …, dst … JUMLAH RP. A RP. B ..., ... Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen, PPABP Unit Organisasi, Nama ... Nama … NIP... NIP... FORM B BENTUK DAN FORMAT DAFTAR REKAPITULASI TUNJANGAN KINERJA BULAN : ... *) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT ORGANISASI ESELON I : … UNIT ORGANISASI ESELON II/UNIT PELAKSANA TEKNIS : … NO. URAIAN KELAS JABATAN JUMLAH PENERIMA TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. JUMLAH TUNJANGAN KINERJA 2. PAJAK 3. JUMLAH 1. POTONGAN PAJAK 2. JUMLAH NETTO 1. 1. 1. 2. 2. dst. 2. 1. 1. 2. 2. dst. dst. 1. 1. 2. 2. dst. JUM LAH 1. 1. 2. 2. dst. ..., ... Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Nama ... Nama ... NIP… NIP... Keterangan: *) dapat diisi lebih dari satu bulan jika pembayaran dengan sistem rapel. FORM C BENTUK DAN FORMAT DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN KINERJA UNTUK TUNJANGAN PROFESI PEGAWAI BULAN ... S.D. ... *) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT ORGANISASI ESELON I : ... UNIT ORGANISASI ESELON II/UNIT PELAKSANA TEKNIS : … NO. URAIAN KELAS JABATAN JUMLAH PENERIMA TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. JUMLAH TUNJANGAN KINERJA 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1. JUMLAH TUNJANGAN PROFESI 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1. JUMLAH SELISIH TUNJANGAN KINERJA 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1 2 3 4 5 6 7 (5-6) 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. dst. 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. JUMLAH 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. ..., … Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Nama ... Nama ... NIP... NIP… Keterangan: *) dapat diisi lebih dari satu bulan jika pembayaran dengan sistem rapel. FORM D BENTUK DAN FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BULAN : … S.D. … *) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT ORGANISASI ESELON I : … UNIT ORGANISASI ESELON II/UNIT PELAKSANA TEKNIS : … NO. URAIAN KELAS JABATAN JUMLAH PENERIMA TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. JUMLAH TUNJANGAN KINERJA SEHARUSNYA 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1. JUMLAH TUNJANGAN DIBAYARKAN 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1. JUMLAH KEKURANGAN TUNJANGAN KINERJA 2. PAJAK 3. JUMLAH BRUTO 4. POTONGAN PAJAK 5. JUMLAH NETTO 1 2 3 4 5 6 7 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. dst . 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. JUMLAH 1. 1. 1. 2. 2. 2. dst. dst. dst. ..., ... Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Nama ... Nama ... NIP... NIP... Keterangan: *) dapat diisi lebih dari satu bulan jika pembayaran dengan sistem rapel. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO
Koreksi Anda