Koreksi Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi kondisi bencana yang menyebabkan Daerah penerima alokasi Dana Insentif Fiskal tidak dapat menyampaikan dokumen syarat salur sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen syarat salur Dana Insentif Fiskal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bencana alam; b. bencana non-alam; dan/atau c. bencana sosial, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan kondisi bencana. (4) Terhadap permohonan perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran Dana Insentif Fiskal kepada Daerah.