Koreksi Pasal 14

(1) Berdasarkan surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan cq: a. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi kembali atas belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dan/atau belanja infrastruktur pelayanan publik; dan/atau b. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi kembali atas Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b atau hasil evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh kesimpulan Pemerintah Daerah masih belum memenuhi persentase Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).