Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
3. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
7. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
13. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh K/L/satuan kerja dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang.
14. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
15. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
16. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
17. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
18. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah.
19. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah.
20. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.
21. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.
22. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan Hibah;
b. konsultasi rencana penerimaan Hibah;
c. perjanjian Hibah; dan
d. tata cara pengesahan Hibah.
(2) Pengaturan Hibah dalam Peraturan Menteri ini tidak mencakup penerimaan hibah pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
c. uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 4
(1) Hibah digunakan untuk:
a. mendukung program pembangunan nasional;
dan/atau
b. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
(2) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan.
(3) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/atau bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Pasal 5
Hibah diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya.
Pasal 6
(1) Hibah menurut bentuknya meliputi:
a. Hibah uang;
b. Hibah barang/jasa; atau
c. Hibah surat berharga.
(2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang tunai; dan
b. uang untuk membiayai kegiatan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.
Pasal 7
(1) Hibah menurut jenisnya terdiri atas:
a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
b. Hibah langsung.
(2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
Pasal 8
(1) Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
a. Hibah dalam negeri; dan
b. Hibah luar negeri.
(2) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
a. lembaga keuangan dalam negeri;
b. lembaga non keuangan dalam negeri;
c. pemerintah daerah;
d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik INDONESIA;
e. lembaga lainnya; dan
f. perorangan.
(3) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
a. negara asing;
b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c. lembaga multilateral;
d. lembaga keuangan asing;
e. lembaga non keuangan asing;
f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; dan
g. perorangan.
Pasal 9
(1) Penarikan Hibah dilakukan:
a. melalui Kuasa BUN; atau
b. tidak melalui Kuasa BUN.
(2) Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, merupakan Hibah yang proses penarikannya dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN.
(3) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, merupakan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, barang, jasa, dan surat berharga, yang proses penarikannya dilaksanakan melalui K/L.
Pasal 10
Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
c. uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
(1) Hibah digunakan untuk:
a. mendukung program pembangunan nasional;
dan/atau
b. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
(2) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan.
(3) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/atau bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
(1) Hibah menurut bentuknya meliputi:
a. Hibah uang;
b. Hibah barang/jasa; atau
c. Hibah surat berharga.
(2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang tunai; dan
b. uang untuk membiayai kegiatan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.
Pasal 7
(1) Hibah menurut jenisnya terdiri atas:
a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
b. Hibah langsung.
(2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
Pasal 8
(1) Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
a. Hibah dalam negeri; dan
b. Hibah luar negeri.
(2) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
a. lembaga keuangan dalam negeri;
b. lembaga non keuangan dalam negeri;
c. pemerintah daerah;
d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik INDONESIA;
e. lembaga lainnya; dan
f. perorangan.
(3) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
a. negara asing;
b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c. lembaga multilateral;
d. lembaga keuangan asing;
e. lembaga non keuangan asing;
f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; dan
g. perorangan.
(1) Penarikan Hibah dilakukan:
a. melalui Kuasa BUN; atau
b. tidak melalui Kuasa BUN.
(2) Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, merupakan Hibah yang proses penarikannya dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN.
(3) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, merupakan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, barang, jasa, dan surat berharga, yang proses penarikannya dilaksanakan melalui K/L.
Pasal 10
Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
(1) Setiap Hibah langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam hal:
a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan
b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup:
a. penentuan jenis Hibah;
b. bentuk Hibah; dan
c. penarikan Hibah.
Pasal 12
Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
a. tatap muka;
b. surat-menyurat;
c. rapat; dan/atau
d. komunikasi melalui sarana elektronik.
(1) Setiap Hibah langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam hal:
a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan
b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup:
a. penentuan jenis Hibah;
b. bentuk Hibah; dan
c. penarikan Hibah.
Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
a. tatap muka;
b. surat-menyurat;
c. rapat; dan/atau
d. komunikasi melalui sarana elektronik.
(1) Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
(2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
c. jumlah Hibah;
d. peruntukan Hibah; dan
e. ketentuan dan persyaratan.
(3) Salinan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 14
(1) Perubahan terhadap perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara penerima Hibah dan Pemberi Hibah dengan merujuk pada ketentuan perjanjian Hibah sebelumnya.
(2)
perubahan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Dokumen asli atau salinan perubahan perjanjian Hibah yang telah dilegalisir oleh penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Hibah luar negeri disampaikan kepada DJPPR.
(4) Berdasarkan perubahan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), DJPPR melakukan pemutakhiran data Hibah.
(5) Dokumen asli atau salinan perubahan perjanjian Hibah yang telah dilegalisir oleh penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Hibah dalam negeri disampaikan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(6) Berdasarkan perubahan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data Hibah.
(7) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan dokumen asli atau salinan perubahan perjanjian Hibah yang telah dilegalisir oleh penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DJPPR.
Pasal 15
(1) Perjanjian Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan dan Pemberi Hibah.
(2) Perjanjian Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah.
(3) Dalam hal tidak terdapat perjanjian Hibah langsung untuk penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, perjanjian Hibah dapat digantikan dengan SPTMHL yang ditandatangani oleh PA/KPA.
(4) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa/surat berharga;
b. pengesahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang;
c. pencatatan beban jasa untuk pencatatan jasa yang bersumber dari Hibah dalam bentuk jasa;
d. pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
e. pencatatan setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
(1) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa/surat berharga;
b. pengesahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang;
c. pencatatan beban jasa untuk pencatatan jasa yang bersumber dari Hibah dalam bentuk jasa;
d. pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
e. pencatatan setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
BAB Kedua
Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang
(1) Nomor register Hibah dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR.
(2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
(3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR.
(4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 18
(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3) atau Pasal 17 ayat (4) dilampiri dokumen:
a. perjanjian Hibah;
b. ringkasan Hibah; dan
c. surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
a. SPTMHL; dan
b. rekening koran.
(3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
(4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.
(5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah langsung dari luar negeri.
(5) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(6) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PA/KPA.
(7) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
(8) DJPPR mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, DJPPR mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Dalam rangka penerbitan nomor register Hibah, DJPPR menyediakan sistem aplikasi berbasis web.
(2) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, DJPPR menyampaikan nomor register secara elektronik kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(1) Nomor register Hibah dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR.
(2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
(3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR.
(4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 18
(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3) atau Pasal 17 ayat (4) dilampiri dokumen:
a. perjanjian Hibah;
b. ringkasan Hibah; dan
c. surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
a. SPTMHL; dan
b. rekening koran.
(3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
(4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.
(5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah langsung dari luar negeri.
(5) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(6) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PA/KPA.
(7) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
(8) DJPPR mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, DJPPR mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Dalam rangka penerbitan nomor register Hibah, DJPPR menyediakan sistem aplikasi berbasis web.
(2) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, DJPPR menyampaikan nomor register secara elektronik kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui server pertukaran data Kementerian Keuangan.
Pasal 22
(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, K/L atau satuan kerja penerima Hibah dapat membuka rekening untuk menampung uang dari Hibah dimaksud.
(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L atau satuan kerja.
(3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau satuan kerja melakukan hal sebagai berikut:
a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah;
b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan;
c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan
d. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
Pasal 23
(1) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
(2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
(3) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke Rekening Kas Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara.
Pasal 24
(1) Dalam hal Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang diterima oleh BUN/Kuasa BUN maka BUN/Kuasa BUN membuka dan MENETAPKAN rekening untuk menampung uang dari Hibah sebagai Rekening Hibah.
(2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 25
BUN/Kuasa BUN melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.
(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, K/L atau satuan kerja penerima Hibah dapat membuka rekening untuk menampung uang dari Hibah dimaksud.
(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L atau satuan kerja.
(3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau satuan kerja melakukan hal sebagai berikut:
a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah;
b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan;
c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan
d. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
Pasal 23
(1) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
(2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
(3) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke Rekening Kas Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara.
Pasal 24
(1) Dalam hal Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang diterima oleh BUN/Kuasa BUN maka BUN/Kuasa BUN membuka dan MENETAPKAN rekening untuk menampung uang dari Hibah sebagai Rekening Hibah.
(2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 25
BUN/Kuasa BUN melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.
Pasal 26
Penyesuaian estimasi pendapatan Hibah dalam DIPA mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
Pasal 27
(1) PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA.
(2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan;
b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau
c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah.
(3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
(4) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.
Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
(2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah pada akhir tahun berjalan.
(3) Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (multi years), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.
(4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara revisi anggaran.
BAB 3
Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah dalam DIPA
(1) PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA.
(2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan;
b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau
c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah.
(3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
(4) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.
Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
(2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah pada akhir tahun berjalan.
(3) Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (multi years), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.
(4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara revisi anggaran.
Pasal 29
(1) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas:
a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.
(2) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas:
a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.
(3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, PA/KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
(4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah.
(5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah;
b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali;
c. SPTMHL; dan
d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
(6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 30
(1) Berdasarkan SP2HL yang diajukan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP2HL.
(2) Penelitian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. meneliti kesesuaian tanda tangan pada SP2HL dengan spesimen tanda tangan;
d. meneliti kesesuaian tanda tangan PA/KPA pada SPTMHL dengan spesimen tanda tangan; dan
e. meneliti saldo kas di K/L dari Hibah tidak bernilai negatif.
(3) Pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/ jenis belanja/sumber dana dengan DIPA;
b. memastikan jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam DIPA; dan
c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL dengan SPTMHL.
(4) Berdasarkan penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP2HL; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(5) KPPN mengunggah SPHL lembar ke-2 dengan dilampiri salinan SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(6) Dalam hal penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai, KPPN mengembalikan SP2HL kepada PA/KPA.
Pasal 31
(1) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, DJPPR membukukan pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
(2) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan penambahan saldo kas di K/L dari Hibah.
(3) SPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB 4
Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam Bentuk Uang
(1) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas:
a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.
(2) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas:
a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.
(3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, PA/KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
(4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah.
(5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah;
b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali;
c. SPTMHL; dan
d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
(6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 30
(1) Berdasarkan SP2HL yang diajukan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP2HL.
(2) Penelitian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. meneliti kesesuaian tanda tangan pada SP2HL dengan spesimen tanda tangan;
d. meneliti kesesuaian tanda tangan PA/KPA pada SPTMHL dengan spesimen tanda tangan; dan
e. meneliti saldo kas di K/L dari Hibah tidak bernilai negatif.
(3) Pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/ jenis belanja/sumber dana dengan DIPA;
b. memastikan jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam DIPA; dan
c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL dengan SPTMHL.
(4) Berdasarkan penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP2HL; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(5) KPPN mengunggah SPHL lembar ke-2 dengan dilampiri salinan SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(6) Dalam hal penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai, KPPN mengembalikan SP2HL kepada PA/KPA.
Pasal 31
(1) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, DJPPR membukukan pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
(2) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan penambahan saldo kas di K/L dari Hibah.
(3) SPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 32
Pasal 33
(1) Berdasarkan SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP4HL; dan
c. lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN.
(2) KPPN mengunggah SP3HL dengan dilampiri salinan SP4HL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(3) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN untuk pendapatan Hibah tahun berjalan, DJPPR membukukan pengembalian pendapatan Hibah sebagai pengurang realisasi pendapatan Hibah.
(4) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN untuk pendapatan Hibah tahun yang lalu, DJPPR membukukan pengurangan ekuitas sebagai koreksi realisasi pendapatan Hibah tahun yang lalu.
(5) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di K/L dari Hibah.
(6) Saldo kas di K/L dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
(7) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB 5
Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah dalam Bentuk Uang yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN
(1) Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat:
a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah; atau
b. disetorkan ke kas negara.
(2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, PA/KPA mengajukan SP4HL Hibah dengan ketentuan:
a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; dan
b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya.
(3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan.
(4) Untuk pengembalian pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri:
a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan
b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah.
(5) Untuk sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.
(6) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai:
a. akun;
b. bagian anggaran;
c. eselon I;
d. satuan kerja; dan
e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri.
(7) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA melakukan:
a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah berasal dari dalam negeri;
b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di K/L dari Hibah langsung dalam bentuk uang; dan
c. penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR.
(8) SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 33
(1) Berdasarkan SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP4HL; dan
c. lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN.
(2) KPPN mengunggah SP3HL dengan dilampiri salinan SP4HL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(3) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN untuk pendapatan Hibah tahun berjalan, DJPPR membukukan pengembalian pendapatan Hibah sebagai pengurang realisasi pendapatan Hibah.
(4) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN untuk pendapatan Hibah tahun yang lalu, DJPPR membukukan pengurangan ekuitas sebagai koreksi realisasi pendapatan Hibah tahun yang lalu.
(5) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di K/L dari Hibah.
(6) Saldo kas di K/L dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
(7) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB Ketiga
Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang Penarikannya Tidak
(1) Nomor register Hibah langsung dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR.
(2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR.
(4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 35
(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) dilampiri:
a. perjanjian Hibah;
b. ringkasan Hibah; dan
c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak terdapat
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dilampiri dengan SPTMHL.
(3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah.
(4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.
(5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah langsung dari luar negeri.
(5) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. Pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu pemberian Hibah.
(6) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PA/KPA.
(7) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
(8) DJPPR mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, DJPPR mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah, DJPPR menyediakan nomor register Hibah dalam sistem aplikasi berbasis web.
(2) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, DJPPR menyampaikan nomor register Hibah secara elektronik kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(1) Nomor register Hibah langsung dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR.
(2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR.
(4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 35
(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) dilampiri:
a. perjanjian Hibah;
b. ringkasan Hibah; dan
c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak terdapat
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dilampiri dengan SPTMHL.
(3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah.
(4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.
(5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah langsung dari luar negeri.
(5) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. Pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu pemberian Hibah.
(6) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PA/KPA.
(7) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
(8) DJPPR mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, DJPPR mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah, DJPPR menyediakan nomor register Hibah dalam sistem aplikasi berbasis web.
(2) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, DJPPR menyampaikan nomor register Hibah secara elektronik kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui server pertukaran data Kementerian Keuangan.
Pasal 39
(1) PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
(2) Pihak penandatangan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(3) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
a. tanggal serah terima;
b. pihak Pemberi dan penerima Hibah;
c. tujuan penyerahan;
d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
f. bentuk Hibah; dan
g. rincian harga per barang.
(4) Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
(1) PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
(2) Pihak penandatangan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(3) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
a. tanggal serah terima;
b. pihak Pemberi dan penerima Hibah;
c. tujuan penyerahan;
d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
f. bentuk Hibah; dan
g. rincian harga per barang.
(4) Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
Pasal 40
(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS.
(2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS.
(3) PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh:
a. pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga;
b. beban jasa untuk pencatatan Hibah dalam bentuk jasa;
c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah dalam bentuk surat berharga.
(4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilampiri:
a. surat penetapan nomor register Hibah;
b. BAST; dan
c. SPTMHL.
(5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan.
(6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya.
(7) SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(9) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam mata uang rupiah.
(10) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa/surat berharga.
(11) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi.
(12) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga dalam BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d hanya mencantumkan nilai mata uang asing makaf mata
uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST.
(13) Apabila dalam BAST dan/atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, PA/KPA penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.
Pasal 41
(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPPN melakukan pengujian SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian nomor register antara surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS;
b. memeriksa kesesuaian penerima dan Pemberi Hibah dalam surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS; dan
c. memastikan jumlah belanja dalam SP3HL-BJS tidak melebihi nilai perjanjian Hibah dalam surat penetapan nomor register.
(3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), KPPN mengesahkan SP3HL-BJS.
Pasal 42
BAB 3
Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Beban/Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS.
(2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS.
(3) PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh:
a. pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga;
b. beban jasa untuk pencatatan Hibah dalam bentuk jasa;
c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah dalam bentuk surat berharga.
(4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilampiri:
a. surat penetapan nomor register Hibah;
b. BAST; dan
c. SPTMHL.
(5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan.
(6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya.
(7) SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(9) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam mata uang rupiah.
(10) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa/surat berharga.
(11) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi.
(12) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga dalam BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d hanya mencantumkan nilai mata uang asing makaf mata
uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST.
(13) Apabila dalam BAST dan/atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, PA/KPA penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.
Pasal 41
(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPPN melakukan pengujian SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian nomor register antara surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS;
b. memeriksa kesesuaian penerima dan Pemberi Hibah dalam surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS; dan
c. memastikan jumlah belanja dalam SP3HL-BJS tidak melebihi nilai perjanjian Hibah dalam surat penetapan nomor register.
(3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), KPPN mengesahkan SP3HL-BJS.
(1) Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VIII
PENDAPATAN HIBAH YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI PERJANJIAN HIBAH
Apabila terjadi penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian Hibah (ineligible):
a. atas pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan; dan
b. atas pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, negara dapat menanggung atas jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan melalui DIPA K/L yang bersangkutan
(1) Semua Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima serta telah disahkan oleh DJPPR sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dianggap sah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh KPPN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik
INDONESIA Tahun 2011 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2017
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan nomor register Hibah ke DJPPR melalui sistem aplikasi berbasis web.
(5) Berdasarkan permintaan nomor register oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), DJPPR
menerbitkan nomor register Hibah.
(6) Berdasarkan nomor register yang diterbitkan oleh DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register.
(7) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register Hibah;
b. pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(8) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PA/KPA.
(9) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
dan
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(11) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan nomor register Hibah ke DJPPR melalui sistem aplikasi berbasis web.
(5) Berdasarkan permintaan nomor register oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), DJPPR
menerbitkan nomor register Hibah.
(6) Berdasarkan nomor register yang diterbitkan oleh DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register.
(7) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register Hibah;
b. pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(8) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PA/KPA.
(9) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
dan
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(11) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
(1) Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat:
a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah; atau
b. disetorkan ke kas negara.
(2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, PA/KPA mengajukan SP4HL Hibah dengan ketentuan:
a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; dan
b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya.
(3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan.
(4) Untuk pengembalian pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri:
a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan
b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah.
(5) Untuk sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.
(6) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai:
a. akun;
b. bagian anggaran;
c. eselon I;
d. satuan kerja; dan
e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri.
(7) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA melakukan:
a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah berasal dari dalam negeri;
b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di K/L dari Hibah langsung dalam bentuk uang; dan
c. penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR.
(8) SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan nomor register Hibah ke DJPPR melalui sistem aplikasi berbasis web.
(5) DJPPR menerbitkan nomor register Hibah berdasarkan permintaan nomor register oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Berdasarkan nomor register yang diterbitkan oleh DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register.
(7) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. Pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(8) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PA/KPA.
(9) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
dan
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen.
(10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(11) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan surat permohonan nomor register Hibah secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
(1) Atas permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah.
(2) Dalam rangka penerbitan surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan verifikasi permohonan nomor register.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan cara:
a. menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2); dan
b. menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan nomor register Hibah ke DJPPR melalui sistem aplikasi berbasis web.
(5) DJPPR menerbitkan nomor register Hibah berdasarkan permintaan nomor register oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Berdasarkan nomor register yang diterbitkan oleh DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan nomor register.
(7) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor register;
b. Pemberi dan penerima Hibah;
c. nilai perjanjian Hibah; dan
d. batas waktu penarikan Hibah.
(8) Surat penetapan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PA/KPA.
(9) Tembusan surat penetapan nomor register Hibah disampaikan kepada:
a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
dan
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen.
(10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunggah surat penetapan nomor register Hibah yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(11) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan surat permohonan nomor register Hibah secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.
(1) Berdasarkan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) dan pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS.
(2) Dalam rangka penerbitan Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimasud pada ayat (1), KPPN melakukan penelitian dan pengujian.
(3) Penelitian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. meneliti kesesuaian tanda tangan PA/KPA pada MPHL-BJS dengan spesimen tanda tangan; dan
d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau Pasal 37 ayat
(6).
(4) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan cara menguji:
a. kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6);
b. kesesuaian nilai uang MPHL-BJS dengan nilai perjanjian Hibah pada surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6); dan
c. kesesuaian jenis dan jumlah barang/jasa/surat berharga pada BAST dengan surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6).
(5) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dilampiri dengan pengesahan SP3HL BJS; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(6) KPPN mengunggah Persetujuan MPHL-BJS dengan dilampiri pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(7) Dalam hal penelitian dan pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan MPHL- BJS beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada
PA/KPA penerima Hibah.
(8) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, DJPPR membukukan pendapatan Hibah.
(9) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan:
a. beban jasa dari Hibah;
b. persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya dari Hibah; dan
c. setara kas dan/atau investasi.
(10) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(1) Berdasarkan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) dan pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS.
(2) Dalam rangka penerbitan Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimasud pada ayat (1), KPPN melakukan penelitian dan pengujian.
(3) Penelitian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. meneliti kesesuaian tanda tangan PA/KPA pada MPHL-BJS dengan spesimen tanda tangan; dan
d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau Pasal 37 ayat
(6).
(4) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan cara menguji:
a. kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6);
b. kesesuaian nilai uang MPHL-BJS dengan nilai perjanjian Hibah pada surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6); dan
c. kesesuaian jenis dan jumlah barang/jasa/surat berharga pada BAST dengan surat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4) atau Pasal 37 ayat (6).
(5) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk DJPPR dilampiri dengan pengesahan SP3HL BJS; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(6) KPPN mengunggah Persetujuan MPHL-BJS dengan dilampiri pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan.
(7) Dalam hal penelitian dan pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan MPHL- BJS beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada
PA/KPA penerima Hibah.
(8) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, DJPPR membukukan pendapatan Hibah.
(9) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan:
a. beban jasa dari Hibah;
b. persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya dari Hibah; dan
c. setara kas dan/atau investasi.
(10) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.