PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 99-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang SUBSIDI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2009

PERMEN Nomor 99-pmk-02-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BERAS MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Pasal 6

(1) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditetapkan sebagai KPA untuk keperluan Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah. (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan pemberitahuan tertulis pagu Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mengajukan usulan penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK). (5) SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (6) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku KPA menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan guna memperoleh pengesahan. (7) DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pasal 7

(1) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk Pejabat Perbendaharaan : a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen; dan b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

(1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG mengajukan tagihan Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Verifikasi atas tagihan Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan dalam tagihan Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim Verifikasi. (5) Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi. (6) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu persyaratan pencairan dana Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah. (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur Verifikasi ditetapkan oleh KPA.

Pasal 9

(1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat diberikan pembayaran Subsidi Pangan Program RASKIN tahap pertama paling banyak sebesar 6/12 x pagu anggaran Subsidi Pangan Program RASKIN. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah, baik yang sudah disalurkan maupun yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mutatis mutandis berlaku bagi proses pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Pangan Program RASKIN tahap pertama. (4) Pembayaran tahap selanjutnya diberikan melalui perhitungan dari nilai yang tercantum pada Berita Acara Verifikasi penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dikurangi pembayaran tahap pertama. (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

(1) Apabila kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum terpenuhi dan/atau pemberian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum dapat dilaksanakan, maka Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat mengajukan kredit perbankan kepada bank umum milik Negara dan/atau bank devisa. (2) Untuk dapat mengajukan kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat mengajukan permohonan jaminan kredit kepada Menteri Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri Master Budget Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai bahan evaluasi bagi Menteri Keuangan. (4) Besaran kredit perbankan yang dijamin oleh Pemerintah didasarkan pada hasil evaluasi Master Budget Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

(1) Dokumen yang diperlukan dalam rangka Verifikasi atas tagihan Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari : a. Surat pernyataan penyediaan beras per Divisi Regional; dan b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Divisi Regional. (2) Dokumen yang diperlukan dalam rangka Verifikasi atas tagihan Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri dari : a. Surat Permintaan alokasi beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Pemerintah Daerah setempat; b. Rekapitulasi Berita Acara serah terima beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Divisi Regional/Sub Divisi Regional Pemerintah Kabupaten/Kota serta tim RASKIN daerah; dan c. Rekapitulasi delivery order penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang telah ditandatangani oleh pejabat Divisi Regional/Sub Divisi Regional setempat. (3) Dokumen yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang menyatakan bahwa Perusahaan Umum (Perum) BULOG bertanggung jawab secara formal dan material.

Pasal 12

(1) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) serta kuitansi pembayaran, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (3) Tata cara penerbitan SP2D subsidi beras masyarakat berpendapatan rendah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Subsidi beras masyarakat berpendapatan rendah yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember 2009 sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya Verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk belanja subsidi beras masyarakat berpendapatan rendah. (3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan operasional, yang memuat laporan jumlah persediaan, pengadaan, penyaluran, dan pendapatan hasil penjualan beras berikut biaya yang timbul serta proyeksi operasi sampai dengan akhir tahun, setiap triwulan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat. (2) Perusahaan Umum (Perum) BULOG wajib menyampaikan laporan realisasi operasional tahunan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya. (3) Bank pemberi kredit Perusahaan Umum (Perum) BULOG wajib menyampaikan laporan penyaluran kredit bagi Perusahaan Umum (Perum) BULOG setiap triwulan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG. (5) Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan bank pemberi kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi serta laporan realisasi hasil penerimaan dan penjualan komoditi gabah/beras Perusahaan Umum (Perum) BULOG secara keseluruhan pada setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.