PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 95-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

PERMEN Nomor 95-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

Koreksi

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset. (2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki: a. Realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki: a. Realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 5

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU.

Pasal 6

(1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan; b. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli. (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan; b. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab; c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; d. bukan anggota atau pengurus partai politik; e. bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif; f. bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah; g. bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; i. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; j. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan k. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan b. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU. (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas. (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan. (6) Surat pernyataan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan melakukan pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 9

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan tenaga ahli yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan; b. informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat hidup; dan c. pernyataan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan akan MENETAPKAN Dewan Pengawas yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan usulan Dewan Pengawas. (3) Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Dalam hal usulan Dewan Pengawas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki usulan anggota Dewan Pengawas. (3) Dalam hal usulan anggota Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan.

Pasal 12

(1) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Dalam hal Menteri Keuangan memberikan persetujuan, Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan. (3) Dalam surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menyampaikan usulan penunjukan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (4) Dalam hal Menteri Keuangan memberikan penolakan atas usulan anggota Dewan Pengawas, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan: a. pengembalian usulan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan; dan/atau b. pengajuan kembali calon anggota Dewan Pengawas lainnya dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas. (2) Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penunjukan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2). (3) Salinan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disampaikankepada: a. Menteri Keuangan; dan b. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN LARANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

Koreksi

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. (2) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilaksanakan dengan: a. menghadiri rapat Dewan Pengawas; b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU; d. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran; e. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern; f. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas berkewajiban untuk: a. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU; b. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan d. MENETAPKAN setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Dewan Pengawas berwenang untuk: a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja; b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan; c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU; d. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas; f. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas; g. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU; h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKeempat Larangan

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas dilarang: a. memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu; b. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU; dan c. mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLU melebihi kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, PENGGANTIAN, DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan berwenang memberhentikan anggota Dewan Pengawas dari jabatannya. (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau d. diganti sebelum masa jabatan berakhir. (3) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggantian anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

Pasal 23

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan berwenang mengganti anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli. (2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan mengajukan usulan penggantian anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli, kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. (3) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan terhadap usulan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan MENETAPKAN keputusan mengenai penggantian anggota Dewan Pengawas. (4) Persyaratan, pengusulan, dan penetapan penggantian anggota Dewan Pengawas mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, danPasal 12.

Pasal 24

(1) Menteri Keuangan berwenang mengganti anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan. (2) Menteri Keuangan menyampaikan penggantian anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan untuk mendapat penetapan. (3) Persyaratan dan pengusulan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 12.

Pasal 25

(1) Keputusan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) antara lain memuat penetapan: a. anggota Dewan Pengawas yang diganti atau diberhentikan; dan b. anggota Dewan Pengawas yang menggantikan. (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disampaikan kepada: a. Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan; dan b. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku efektif sejak: a. tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan mengenai penggantian anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli; atau b. tanggal surat penyampaian penggantian anggota DewanPengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga dan unsur tenaga ahli dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan. (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri Keuangan. (3) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui, Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atau Menteri Keuangan melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas. (4) Dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atau Menteri Keuangan tidak melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas, permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dianggap tidak disetujui.

BAB Kedua

Penggantian

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Koreksi

(1) Ketentuan terkait pembentukan dan keanggotaan Dewan Pengawas yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dikecualikan dari ketentuan pembentukan dan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6. (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 32

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLU, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran BLU yang bersangkutan. (2) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi yang besarannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai remunerasi BLU.

Pasal 33

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring terhadap proses penetapan Dewan Pengawas oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan. (2) Dalam hal berdasarkan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realisasiNilaiOmzet tahunan BLU menurut laporan realisasi anggarandan Nilai Aset BLU menurut neraca selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari ketentuan pembentukan Dewan Pengawas BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4): a. pembentukan Dewan Pengawas BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikaji kembali; atau b. pembentukan Dewan Pengawas BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (3) Dalam hal berdasarkan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil bahwa Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran dan Nilai Aset menurut neraca selama 2 (dua) tahun berturut- turut lebih tinggi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pembentukan Dewan Pengawas BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diusulkan untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 34

(1) Gubernur/bupati/walikota membentuk Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembentukan Dewan Pengawas di lingkungan pemerintah daerah oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Nilai Omzet dan Nilai Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Gubernur/bupati/walikota dapat mengatur pedoman pembentukan Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan pembentukan Dewan Pengawas yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 95-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

Pasal 36