PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENUNTASAN DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULUAN NIAS SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

PERMEN Nomor 94-pmk-05-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/BUN sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk K/L yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada K/L atau pihak lain sebagai KPA. 2. Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Laporan Keuangan Satuan Kerja, serta diakhiri dengan penyerahan hasil kegiatan kepada pihak-pihak penerima manfaat akhir yang telah ditetapkan. 3. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias adalah semua aktivitas sebagai pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tertuang dalam Rencana Induk (blue prints) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 4. Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, yang selanjutnya disebut Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR di wilayah NAD dan Nias. 5. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan melalui DIPA BA BUN untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. 6. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang tertuang dalam DIPA TA 2009. 7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 9. Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, yang selanjutnya disebut PPSPM, adalah pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Koreksi

KPA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja dan anggaran; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran; d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; dan e. atas nama pengguna anggaran menyerahkan aset hasil pengadaan barang dan jasa serta aset lainnya kepada penerima manfaat.

Pasal 9

Koreksi

Kepala Satker mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. membuat petunjuk operasional kegiatan; b. membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; c. menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam DIPA dan petunjuk operasional kegiatan; d. MENETAPKAN pejabat dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa; e. menyetujui penetapan hasil pengadaan barang dan jasa; f. menguji keabsahan dan menyimpan asli jaminan bank; g. mengesahkan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan (PHO dan FHO); h. MENETAPKAN pejabat penerima barang dan jasa; i. meneliti kembali kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; j. meneliti kembali kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang dan jasa; k. mengawasi ketersediaan dana dan melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran secara berkala; l. mengawasi pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA; m. melaksanakan pengamanan, penatausahaan dan administrasi barang milik negara; n. melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi; o. mengawasi secara umum semua pelaksanaan tugas PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran; dan p. menyampaikan laporan keuangan kepada KPA. Pasal 10 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa; b. MENETAPKAN paket-paket pekerjaan; c. mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan barang dan jasa; d. MENETAPKAN hasil pengadaan barang dan jasa; e. melakukan perikatan dengan penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran; f. menyusun dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa; g. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun nonfisik sesuai surat perjanjian kontrak; h. menguji dan meneliti kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; i. menguji dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa; j. memeriksa ketersediaan dana; k. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran; l. menyusun dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran; m. melakukan penagihan atas kerugian negara dan hak tagih negara kepada pihak ketiga; n. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala satker secara berkala; dan o. menyerahkan aset hasil pengadaan barang dan jasa kepada KPA melalui Kepala Satker.

Pasal 11

Pejabat Penguji/Penandatangan SPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. melakukan pengujian atas SPP; b. memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP; c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya melalui kartu kendali pagu anggaran dan kartu pengawasan kontrak; d. dalam melaksanakan pembayaran wajib memperhitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara; e. memeriksa kebenaran atas hak tagih; f. menandatangani dan menerbitkan SPM; g. menyampaikan SPM kepada KPPN; dan h. melaksanakan fungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pasal 12

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PPK meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih dalam kaitannya dengan uang persediaan dan LS yang ditujukan kepadanya; b. menguji kebenaran perhitungan hak tagih yang tercantum dalam tagihan pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya sepanjang UP dan LS yang ditujukan kepadanya; d. dalam melaksanakan pembayaran wajib memperhitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara; e. pada akhir tahun anggaran, wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara; f. mengelola uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM- LS/SP2D yang ditujukan kepadanya; g. mengelola uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan h. mengelola uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Pasal 13

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban DIPA bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENUNTASAN DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULUAN NIAS SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20