Koreksi Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Mozambique). (2) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Mozambique) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang berlaku secara umum.