Koreksi Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, dengan nilai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah: 1. sampai dengan Rp200.000.000,00 per kontrak pengadaan 0,40% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp600.000,00 2. di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000.00 per kontrak pengadaan 0,30% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp2.000.000,00 3. di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000.00 per kontrak pengadaan 0,20% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp5.000.000,00 4. di atas Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000.00 per kontrak pengadaan 0,10% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp25.000.000,00 5. di atas Rp50.000.000.000,00 per kontrak pengadaan 0,05% dari nilai kontrak pengadaan, dengan tarif maksimum Rp200.000.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA