Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (2) Penyampaian data dan/atau informasi digital kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui interkoneksi dengan SIKD. (3) Penyampaian data dan/atau informasi digital kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal data dan/atau informasi digital tersedia pada sistem informasi yang dibangun kementerian/lembaga dan/atau ekosistem digital, penyampaian data dan/atau informasi digital dapat dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi pada kementerian/lembaga dan/atau ekosistem digital tersebut. (5) Dalam hal penyampaian data dan/atau informasi belum dapat dilakukan melalui interkoneksi, penyampaian data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan menggunakan media pelaporan di SIKD dan/atau media lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan.