PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

PERMEN Nomor 92-pmk-07-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur INDONESIA dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerja. 3. Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. 4. Belanja Penunjang adalah belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang terkait. 5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen); b. triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); c. triwulan III, paling cepat pada bulan Agustus 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa: a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; b. Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah. (4) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah. (5) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah. (6) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap bidang dan/atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya. (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016. (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah. (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan: a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau b. laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24