Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjan…

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2013. www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No867 5 (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; c. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara; d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan e. Calon Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi : a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan c. Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. tunjangan jabatan struktural; b. tunjangan jabatan fungsional; dan c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. (4) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah: a. Tunjangan Tenaga Kependidikan; b. Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran; c. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan; d. Tunjangan Hakim; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Tunjangan Panitera; f. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti; g. Tunjangan Pengamat Gunung Api bagi PNS golongan I dan golongan II; dan h. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis tunjangan sebagai berikut: a. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA; b. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; c. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; d. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi; e. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian; f. Tunjangan Pengamanan Persandian; g. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional; h. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; i. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS; j. Tunjangan Khusus Provinsi Papua; k. Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; l. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan; dan m. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No867 7 (7) Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013 sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. (2) Jumlah yang lebih menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang paling besar diterima oleh Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan yang terlanjur menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan yang berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai penerima pensiun/tunjangan janda/ duda, kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2013. (2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2013. (3) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2013. (2) Menerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri/ Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2013.

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan yang menerima penghasilan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, pajak penghasilannya ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan. (2) Pencantuman pembulatan atas gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri, dan Wakil Menteri.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi: 1. PNS Pusat; 2. Anggota TNI; 3. Anggota Polri; 4. Penerima pensiun; 5. Penerima tunjangan; 6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 8. Pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/ setingkat Menteri; dan 9. Wakil Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2010, No867 9 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi: 1. PNS Daerah; 2. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 3. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19