PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

PERMEN Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi noneselondi lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepadaMenteri Keuangan selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan secara administratif berada dibawah Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat KSSK dipimpin oleh Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 5

Koreksi

Sekretariat KSSKterdiri atas: a. Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; b. Direktur Manajemen Risiko dan Hukum; c. Divisi Manajemen Kantor; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuanganmempunyai tugasmelakukanperumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan, penyusunan bahan untuk penilaian kondisistabilitas sistem keuangan, danpenyiapan usulankebijakanuntuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kerangka kerja, termasuk kriteria dan indikatorpenilaian kondisi stabilitas sistem keuangan; b. penyiapan bahan untuk penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan beserta data dan informasi pendukung; c. penyiapan usulan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan; d. penyiapan penyerahan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan beserta usulan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan; e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Pasal 8

Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuanganterdiri atas: a. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan I; b. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II; dan c. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III.

Pasal 9

(1) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Imempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (2) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II mempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (3) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III mempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Pembagian objek dalam pelaksanaan tugas Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II, dan Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris KSSK dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 10

Direktur Manajemen Risiko dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian manajemen risiko dan hukum atas bahan/konsep rekomendasi kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyiapan konsep keputusan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK; b. penyiapan rekomendasi kepada untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan; c. penyiapan masukan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai materi peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; d. penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bank; e. penyiapan dan penyelenggaraan simulasi penanganan krisis sistem keuangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Pasal 12

Direktur Manajemen Risiko dan Hukum terdiri atas: a. Divisi Manajemen Risiko; dan b. Divisi Hukum.

Pasal 13

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakanperumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK, penyiapan rekomendasi kepada PRESIDEN untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bank, penyiapan dan penyelenggaraan simulasi penanganan krisis sistem keuangan;serta pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Pasal 14

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan rekomendasi kepada PRESIDEN untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, penyiapan masukan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai materi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan,penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bankserta pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Pasal 15

Divisi Manajemen Perkantoran mempunyai tugas melaksanakanpenyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga, pengelolaanteknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat KSSK, pengelolaan keuangan, danpengelolaan urusan administrasi lainnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Manajemen Perkantoran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan; b. pengelolaan data dan informasi terkait stabilitas sistem keuangan; c. pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga; d. pengelolaan teknologi informasi; e. pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat KSSK; f. pengelolaan keuangan; g. pengelolaan urusan administrasi lainnya; dan h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 17

Divisi Manajemen Perkantoran terdiri atas: a. Subdivisi Manajemen Data dan Teknologi Informasi; b. Subdivisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum; dan c. Subdivisi Persidangan dan Komunikasi Publik.

Pasal 18

(5) Subdivisi Manajemen Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, analisis, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem, serta melaksanakan operasional layanan teknologi informasi. (6) Subdivisi Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan urusan administrasi lainnya. (7) Subdivisi Persidangan dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan,pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga.

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35