PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERMEN Nomor 91-pmk-02-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1775), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 12

Koreksi

(1) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN. (2) RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas: a. penganggaran terpadu; b. penganggaran berbasis kinerja; dan c. kerangka pengeluaran jangka menengah. (3) Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait dana cadangan. (4) Penyusunan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang yang terdiri atas: a. penyusunan fungsi dilakukan untuk level kementerian negara/lembaga; b. penyusunan Program dilakukan untuk level PPA BUN yang mencerminkan kebijakan pemerintah; c. penyusunan Kegiatan dilakukan untuk unit KPA BUN atau satuan kerja yang mencerminkan penjabaran dari Program atau penugasan tertentu kementerian negara/lembaga; dan d. penyusunan keluaran (output) yang merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga. (6) RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan: a. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN; dan b. tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung. (7) Pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Pedoman kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 29A

Pasal 40

Pasal II