PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

PERMEN Nomor 91-pmk-01-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) PIP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PIP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BAB III

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

Koreksi

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian setelmen, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasandanlayanan informasi,serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan bisnis, rencana kerja dan anggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan; b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, harmonisasi fungsi internal organisasi,sertapengelolaan komunikasi kehumasan dan pemberian layanan informasi; c. pelaksanaan penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja serta akuntansi atas setiap transaksi dan setelmen baik atas dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun atas biaya operasional; dan d. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 7

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Divisi Anggaran; b. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia; c. Divisi Akuntansi dan Setelmen; dan d. Divisi Sistem Informasi dan Teknologi.

Pasal 8

(1) Divisi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan bisnis, rencana kerja dan anggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan. (2) Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, harmonisasi fungsi internal organisasi,serta pengelolaan komunikasi kehumasan dan pemberian layanan informasi. (3) Divisi Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas melakukan penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja serta akuntansi atas setiap transaksi dan setelmen baik atas dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun atas biaya operasional. (4) Divisi Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

BAB IV

DIREKTUR KERJASAMA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Koreksi

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama pendanaaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 10

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penetapan bahan rekomendasi kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaksanaan pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya serta melakukan monitoring kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. pelaksanaan penetapan bahan pemberian rekomendasi peluang dan potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengahdan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Pasal 11

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan terdiri atas: a. Divisi Kerjasama Pendanaan; b. Divisi Penyaluran Pembiayaan I; dan c. Divisi Penyaluran Pembiayaan II.

Pasal 12

(1) Divisi Kerjasama Pendanaan mempunyai tugas MENETAPKAN bahan rekomendasi kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaksanaan pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya serta melakukan monitoring kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Divisi Penyaluran Pembiayaan I mempunyai tugas MENETAPKAN bahan pemberian rekomendasi peluang dan potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama. (3) Divisi Penyaluran Pembiayaan II mempunyai tugas MENETAPKAN bahan pemberian rekomendasi peluang dan potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama. (4) Pembagian obyek dalam pelaksanaan tugas Divisi Penyaluran Pembiayaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Divisi Penyaluran Pembiayaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Utama PIP dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance).

BAB VI

DIREKTUR HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

Koreksi

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta strategi pengelolaan risiko.

Pasal 18

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, DirekturHukum dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum, pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko, pengendalian atas risiko, pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal kerjasama pendanaan serta pembiayaan dan pengaruhnya pada risiko bisnis PIP secara keseluruhan, pemantauan keseluruhan proses kerja dan bisnis dan pelaksanaan manajemen risiko satuan kerja.

Pasal 19

DirekturHukum dan Manajemen Risiko terdiri atas: a. Divisi Hukum I; b. Divisi Hukum II; dan c. Divisi Manajemen Risiko.

Pasal 20

(1) Divisi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum, pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum. (2) Divisi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum, pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum. (3) Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko, pengendalian atas risiko, pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal kerjasama pendanaan serta pembiayaan dan pengaruhnya pada risiko bisnis PIP secara keseluruhan, pemantauan keseluruhan proses kerja dan bisnis dan pelaksanaan manajemen risiko satuan kerja. (4) Pembagian obyek dalam pelaksanaan tugas Divisi Hukum I sebagaimana pada ayat (1) dan Divisi Hukum II sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Utama PIP dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat beserta kewenangan yang melekat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 359) tetap berlaku, sampai dengan dibentuk dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 359), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Dokumen dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku dan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Selama Organisasi dan Tata Kerja PIP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, Organisasi dan Tata Kerja PIP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 91-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40